PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM_RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Abstract

Indonesia has implemented the provision of the TRIPs Agreement regarding Law no. 7 year 1994, which came into effect on January 2000. Based on TRIPs Agreement, all country members should conform with the minimum standar is requirement on protection and law enforcement as priscribed in TRIPs Agreements. On the intellectual property policy , in the year 1997, Indonesia revised Law of Patent and re-amended with law no. 14 year 2001. Indonesia need Foreign Capital urgently for rebuilt the economic which has been disaster a view years ago. Many tendencies of Foreign as the investors which will invest their capital to Indonesia already regulated with Law No. 1 year 1967 and other operational regulations are needed for atractiving Foreign Capital come to Indonesia through Devisa also can through Paten which are carried by the Investor. The problems which are disscused How is the relevancy between Law Enforcement of Paten and with the activities of Foreign Invesment in Indonesia and the bathers can caused in Law Enforcement of Paten at the Frame Foreign Invesment, also What stepss must be done in the frame to increase the foreign Invesment According with the data which are collected and the opinions of the experts can be say that there is very tight relevancy between the Law enforcement of Patent and foreign Investment and the barriers can caused in law enforcement of Patent at the frame of foreign investment mostly becaused of the weakness in the law enforment generally .also need to re-modern Law of Paten and Law ofForeign Investment to up to date with give attention of National benefit so can in the same direction with the globalization and the law enforcement can support the growth of Foreign Capital Investment which is economietly is needed in the National growth. Indonesia telah melaksanakan ketentuan TRIPs pada pengaturan Paten melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2000 . Berdasarkan ketentuan TRIPS semua anggota harus menyesuaikan standar minimum perlindungan dan penegakan hukum yang ditetapkan dalam TRIPS. Dalam kebijakan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia , pada tahun 1997 telah direvisi Undang-Undang flak Paten yang disempurnakan kembali melalui UU nomor 14 tahun 2001 tentang Flak Paten . Indonesia sangat membutuhkan Modal Asing di dalam membangun perekonomian yang beberapa lama ini telah hancur . Berbagai kepentingan asing selaku investor yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia telah diatur dengan UU nomor 1 tahun 1967 dan peraturan pelaksanaannya sangat dibutuhkan di dalam menarik modal asing datang ke Indonesia selain berupa devisa juga dapat berupa Paten yang di bawa oleh Penanaman Modal aging Permasalahan yang menjadi pembahasan adalah bagaimana keterkaitan antara perlindungan flak Paten dengan kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam perlindunganFlak Paten dalam rangka Penanaman Modal Asing serta langkah-langkah apakah yang harus ditempuh di bidang perlindungan Flak Paten dalam rangka menunjang Penanaman Modal Asing di Indonesia . Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pendapat dari para ahli maka dapat disampaikan keterkaitan yang erat antara perlindungan Flak Paten dengan PMA dan hambatan-hambatan yang timbul dalam perlindungan Hak Paten dalam rangka Penanaman Modal Asing lebih didominasi oleh Penegakan hukum yang kurang memadai serta perlunya penyempurnaan UU Paten maupun UU PMA yang Up to date dengan memperhatikan kepentingan nasional selaras dengan pelaksanaan globalisasi sehingga Perlindungan Hak Paten akan menunjang pertumbuhan PMA yang secara ekonomis sangat diperlukan dalam pembangunan nasional