PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dewasa ini harus diimbangi dengan pemenuhan sarana dan prasarana (perumahan, rumah sakit, sekolah dan lain-lain) yang memadai sebagai penunjang kelangsungan hidup rakyat yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Namun tanah sebagai sarana obyektif yang vital tetap tidak bertambah, maka untuk melaksanakan semua itu diperlukan pola tata kota yang mantap yang telah mengalami uji kelayakan berikut jangka waktu yang sangat panjang atau tatap serasi sebagai syarat lingkungan hidup yang balk, salah satu caranya adalah dengan konsolidasi tanah. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis-empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan study dokumen- dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kwalitatif. Konsolidasi tanah adalah kebijakan mengenai penataan kembali penguasaan dan pengunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk rneningkatkan kulaitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai kebijakan pertanahan partisipatif dalam pemanfaatan tanah seperti dialokasikan Rencana Tata Ruang (RTR), dipandang mampu untuk menjawab tantangan Pemerintah guna mewujudkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya di Desa Watuagung, terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya antara lain: adanya kekurangan biaya dalam pelaksanaan konsolidasi dan kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Cara penyelesaian terhadap adanya hambatan yang timbul dalam konsolidasi Tanah Secara Swadaya adalah dengan cara pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan upaya- upaya yang telah dilakukan oleh peserta konsolidasi dan pemerintahan desa Watuagung adalah mengajukan real isasi fasilitas umum dan khusus tersebut kepada Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.