PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Abstract

National agrarian law in Indonesia arranges land ownership and its usage and also its law consequences if the land is not being used as its fungtions and purposes. In the reality, this problem occurs continually and causes some disturbances in the aplication of agrarian law. The tourism resort in West Nusa Tenggara, partikularly in Lombok, has been developed since 1984, altought the development can not be said as being well. This is due to the lack of activity of the investors in developing the tourist industry, such as abandoning their lands. Based on that reason, this research is not only using juridical aspect but also empirical aspect. Method of data colleting, either for primary or secondary data, used in this research is juridical empirical study method. The cases are colected through observation, intervew and law document study. The data analyzing is done through qualitative method. Land abandenment is a problem opposed to the social function of the land's right. Abandened lands are lands abandoned by their owners or those who have the right to manage them, or those who juridically possess the ownership but haven't got the right to develop them. These land treatments in Kuta tourism industry, are influenced by the unstricted action from government to enforce the national agrarian law. These also influenced by the investors who use their lands only for their personal purposes. When ones who have the right to manage the lands havenot been able to utilize their lands, either because of limited fund or because the time schedule for developing them hasn't set yet, they should utilize their lands, somehow, or give permittion, to other parties to make use of their lands for one season crops only, thus the function of the lands can be maintained. Hukum Agraria Nasional di Indonesia mengatur tentang hal-hal mengenai penguasan dan pemanfaatan tanah serta akibat hukumnya, bila suatu tanah tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dalam kenyataanya, masalah agraria terus saja muncul dan merupakan lembaran hitam dari Hukum Agraria Nasional di Indonesia. Pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok berkembang tahun 1984, namun perkembangannya sedikit tersendat-sendat karena adanya investor-investor yang kurang aktif dalam mengembangkan industri pariwisata, sebagai contohnya dengan menelantarkan tanah-tanah haknya. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan aspek hukum saja melainkan mengunakan aspek non hukum (empiris) juga. Pengumpulan data dan bahan hukum, balk primer maupun sekunder dengan metode pengumpulan data melalui study yuridis-empiris, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kwalitatif. Masalah penelantaran tanah merupakan suatu hal yang bertentangan fungsi sosial hak atas tanah. Pengertian dari tanah terlantar itu sendiri adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar pengusaan tetapi belum memperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku penelantaran tanah di kawasan industri pariwisata kuta ini, dipengaruhi adanya ketidak tegasan (mentalitas) aparat dalam menegakan Hukum Tanah dan invstor-investor tersebut memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Jika pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut belum dapat memanfaatkan tanah haknya baik karena belum mempunyai biaya maupun menurut rencana kerjanya belum tiba saatnya untuk menggunakan tanah tersebut, sebaiknya pemegang hak atas tanah tersebut menggunakan tanah haknya tersebut atau memberikan ijin baik tertulis maupun tidak kepada pihak lain untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk tanaman pangan semusim, agar fungsi sosial tanah tersebut tetap berfungsi.