PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIK (STUDI KASUS POLRES SEMARANG SELATAN)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pengaturan tentang penangguhan penahanan itu diterapkan dalam pelaksanaannya khususnya di wilayah hukum Polres Semarang Selatan. Serta kendala-kendala dan usaha apa saja yang dihadapi di dalam pelaksanaan penangguhan penahanan. Ada pun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu mencari data yang digunakan selain berpegang pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut tentang penangguhan penahanan. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan penangguhan penahanan itu tidak akan lepas dari unsur penahanan objektif dan penahanan subjektif. Penahanan objektif karena undang-undang sendiri telah menentukan pasal-pasal mengenai jenis tindak pidana apa yang dapat dilakukan penahanan. Adapun unsur subjektif sendiri menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP. Sedangkan kendala-kendala dan usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan itu sendiri disebabkan karena pihak penyidik akan menolak permohonan penangguhan penahanan dilihat dari kasus-kasus tertentu meskipun semua syarat subjektif dan syarat-syarat penangguhan penahanan telah dipenuhi oleh pihak tersangka.