SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN LAUT SETELAH KELUARNYA NO. 16 TAHUN 1964 DI DESA PURWOREJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Abstract

Since Indonesian independent, Indonesian Republic government trying to achieve a justice and prosperate society. Though the past, present ang future government that will be encoraged, the idealism of creating a justice and prosperate society expected being a chieved. One of the law products is expected to be able to push of achieving a justice and prosperate society is fishery profit sharing law (UU No. 16 year 1964). As we know, this law organice profit sharing to fisherman and earthen dam former society. Concerning about the above statement, this research is specialized for the fisherman profit sharing. In article 3 verses (1) law No. 16 year 1964 mentioned that : If a fishery business carried out upon the profit sharing agreementthe share so, from the result of business to the executor fisherman has to be given at last mentioned as follows : a. If the sailboat is used : minimum 75 % from the net gross b. If motorship is used : minimum 40 % from the net gross. The method used in this research is empiric yuridic approach method, because there are connection between yuridic factor and empiric factos. The spesification used in this research is analysis research descriptive. The formulation of sampling methode used in this research is sampling randomj The data collected including the primary data (interview and observation) and secondary data (doCumentation. The method of data analysis used in this research is qualitative analysis, that is the data obtained through the field nor literature research arranged sistematically, and analyzed qualitatively to achive the clearity of the problem is going to be discussed. Actually, the share obtained by the executor fishernmn_ (jurak) in heritant valid fishery sea profit share system formulated in law No. 16 year -1964, it can achieve 75 %, regarding the share 'minimum certainty which has to be obtained by the executor fisherman (jurak) in law No. 16 year 1964 that is, 40 % minimum for motorship. Fisherman society in Purworejo village have never executed profit share certainty arranged in law No. 16 year 1964 because the majority of them really have never known about the real fishery profit share arranged by the government in a law. The valid sea system according to the custom in Purworejo village executed in heritanly turn out to be far beyond the minimum certainty appliedby the law No. 16 year 1964 about the fishery profit share. Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk mencapai suatu masyaralcat adil dan makmur. Melalui pembangunan yang telah, sedang dan alcan digiatkan ini, diharaplcan cita-cita tersebut di atas dapat tercapai Salah satu produk hukum yang diliarapkan bisa mendorong tercapainya masyaralcat adil dan malcmur adalah UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini mengatur bagi basil untuk lcalangan nelayan dan petani tambalc Berkaitan dengan itu, penelitian ini dilchususlcan pada bagi hasil nelayan. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 1964 disebutican bahwa. Jika suatu usaha perikanan diselenggaralcan atas perjanjian bagi basil, malca dari ,basil usaha itu kepada piltak nelayan penggarap paling sedilcit harus diberilcan bagian sebagai berikut : I a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuhpuluh lima perseratus) dari hasil bersih; Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empatpuluh perseratus) dari 0/ basil bersih: Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode / pendekatan yuridis emp iris, Icarena ada ketericaitan antara falctor yuridis dan faktor L. empiris. spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deslcriptif anahis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah random samplingj Data yang dilcumpulkan meliputi data primer (wawancara clan observasi) dan data sekunder (dolaunentasi). Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustalcaan kemudian disustm secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang alcan dibahas. Dengan mehhat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam IJU No. 16 Tahun 1964 yaitu minimum 40 % untuk kapal motor, maim sebenamya bagjan yang diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam sistem bagi basil pericanan hut yang berlaku secara turun-temurun di Desa Purworejo sudah jauh di atas ketentuan minimum yang ditetaplcan dalam UU No. 16 Tahun 1964 tersebut, bisa mencapai 75 %. Masyarakat nelayan di Desa Purworejo tidak pernah melaksanalcan ketentuan bagi hasil seperti yang diatur dalam IJU No. 16 Tahun 1964 karena mayoritas dari mereka memang tidak pernah mengetahui bahwa sebenamya bagi hasil perilcanan laut diatur oleh pemerintah dalam suatu undang-undang. Sistem bagi basil perilcanan laut yang berlaku menurut kebiasaan di Desa Purworejo dan dilalcsanalcan secara turun-temurun temyata sudah jauh di atas ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.