HAK PERSEKUTUAN HUKUM ADAT ATAS TANAH SUKU DAYAK KENDAYAN DI WILAYAH KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK

Abstract

In tribe customary law of Dayak Kendayan which living in region District / of Toho Sub-PFo'vincrof—Pontianak especially in field of Ground Law (Hukum Tanah) recognized federation rights of land is called "Binua Rights (Hak Binua)". The Implementation of Binua rights is be in effect to in side and outside, which is / the authorities of arrangement is done by " Bide Binua" (Head Custom). Solving r, the case of custom especially in field of Ground Law finished through jurisdiction of custom by Bide Binua (Head Custom) and Head Countryside also the prominent local society based on the customary law. From this research writer try to find the issue of Implementation of Binua rights in tribe customary law of Dayak Kendayan in Region District of Toho Sub- Province of Pontianak. After the problem is found writer look for the alternative resolving. As for in compilation of this thesis writer use the descriptive method of analysis because the purpose is to solve the problem of pursuant to gathered facts in the field. Based on the result of collected data, the rights of Binua tribe custom of Dayak Kendayan in region District of Toho Sub-Province of Pontianak still defended, because its confession to federation rights is still strength. This matter seen from the effect of Binua rights to out side for outsider or visitor which is nonmember the federation of law in tilling the land beforehand get the penult of Bide Binua and imposed payment as filler of custom and it is called "Buat Tangah" (rekognisi) and after crop deliver 30 % from its result to Bide Binua it is called "Mayar Ka Binua" (retribution). The effect for in side is the federation of law guarantee all of member to pluck of result from the land and can use the land safely, peace and prosperous. And the case of custom, especially in the field of Ground Law finished by the jurisdiction of custom based on mutual consensus for general consensus. Referring to implementation of UU No. 5/1960 (UUPA), execution the arrangement of Binua rights in the reality still confessed its existence. This is caused the UUPA is represent of materialization than customary law especially in the:Gt2L______4_und Law area. Therefore an arrangement the rights of land require to be based by sense of justice and applicable law because the land not only has economic valuable but rather that its religio-magis to custom society. Besides that the society attitude and view of Dayak Kandayan about the implementation of Binua rights is representing materialization of society reality to reach the general consensus, so require to preserve because its suitable with the attitude and view of Indonesian nation life. Didalam hukum adat Suku Dayak Kendayan yang bennukim di wilayah Kecantatan Toho Kabupaten Pontianak khususnya dalam lapangan Inikum tanah \ dikenal adanya hak persekutuan alas tanah yang di sebut "Hak Binua". Pelalcsanaan liak binua ini berlaku kedalam dan keluar yang kewenangan pengaturannya dilalcukan /oleli "Bide Billie (Kepala Adat). Penyelesaian perkara adat khustisnya dalam lapangan hukunt tanali diselesaikan melalui peradi Ian adat sesuai dengan hukum adat i yang berlaku deli Bide Binua (Kepala Adat) dim Kepala Desa sena Pemuka-pemuka , in asyarakat setempat. Dan i penehtian ini penulis trtencoba menennikan masalalt dalam pelaksanaan hak Binua dalam hukum adat Suku Dayak Kendayan di wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Setelah masalalinya ditemukan penulis niencari altematif- altematif pemecahannya. Adapun dalarn penyttstman tesis ini penulis menggunakan metode deskriptif anal isis karena bermaksucl meinecalthan suatu masalah berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul di lapangan apa adanya. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, maka Ink bintia adat suku Dayak Kendayan di wilayah Kecamatan Tolto Kabupaten Pontutnak masilt di pertahankan karena pengakuannya terhadap hak persekutuan masilt kind. Hal ini ini terlihat dari berlakunya hak binua keluar terhadap orang loan aiall pendatang yang bukan anggota persekutuan hukum dalam tnenggarap tanah telletil. daltultt mendapat izin dari Bide Binua dan dikenakan pembayaran sebagai pengisi adat yang disebut "Buat Tangah" (rekognisi) serta setetah panen menyeralikan 30% Jari hasilnya kepada Bide Binua yang disebut "Mayan Ka Banta" (retribusi). Berlaktinya kedalam, persekutuan hulcum menjamin para anggotanya untuk memetik hasil dari tanah itu dan dapat menggunakan tanah tersebut secara aman, damai dan sejahtera. Adaptin perkara adat khususnya lapangan hukum tanah diselesaikan melalui peradilan adat berdaSarkan musyawarah untuk mufakat. Sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), pelaksanaan pengaturan hak binua ternyata masih diakui keberadammya. hii disebabkan karena UUPA itu,.sendiri merupakan perwujudan daripada hukum.adat pada umumnya, khususnya dibidanghtikum tanah.