KONFLIK PENGUASAAN TANAH NEGARA BEKAS HAK ERFPACHT (STUDI KASUS TANAH NEGARA BEKAS HAK ERFPACHT NO.67 PT.AMBARAWA MAJU DI DESA SIMBANGDESA KECAMATAN TIMIS DAN DESA KEBUMEN KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG)

Abstract

Conflict of landstate authority ex erfpacht No. 67 as wide about 521.200 m2 in Simbangdesa, Tulis and Kebumen, Subah, Batang that under authority by Ambarawa Maju PT up till now has finished with land consolidation model combine with land redistribution involving peoples paticipation. This research using yuridic empiric methods approch. The datas that accepted including primary and secondary was analized in qualitatif. The reason why peoples claimed of landstate ex erfpacht No. 67 are : the land was abondoned, the company didn't have capability to operate land effectively, the company didn't have strong right to the land, and the peoples need land/ poor people and the peoples has reclaimed the land. The application of proprietary right of landstate ex erfpacht based on Ministery of Agrarian/Head of National Land Institution Regulation No. 9/1999. Peoples who can accept or having rights of proprietary rights in land consolidation are 800 Head of Family through The Control and Raising Management Land Rights Project (P3HT) for budget year 2002. Konflik penguasaan tanah negara bekas hak erfpacht No. 67 seluas ± 521.200 m2 di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis dan Dcsa Kcbumen Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang selama ini dikuasai oleh PT. Ambarawa Maju diselesaikan dengan pola Konsolidasi Tanah dipadukan dengan Redistribusi Tanah yang melibatkan peran serta masyarakat. Metode yang digunakan untuk mengadakan penclitian adalah dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data-data yang didapat baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatil Alasan masyarakat menuntut hak atas tanah negara bekas hak erfpacht No. 67 antara lain : tanah ditelantarkan, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakan tanah dengan baik, perusahaan tidak memiliki alas hak yang kuat, masyarakat membutuhkan tanah/miskin dan masyarakat telah menggarap tanah- tanah tersebut. Permohonan hak milik atas tanah negara bekas hak erfpacht berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999. Masyarakat yang berhak menerima Hak Milik dalam Konsolidasi Tanah sebanyak 800 Kepala Keluarga melalui Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah (P3HT) tahun Anggaran 2002.