PENGARUH HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)

OKTRIA, DIAN (2003) PENGARUH HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN YANG BERAGAMA ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung). Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
2277Kb

Abstract

Indonesia memberlakukan tiga sistem hukum kewarisan, diantaranya hukum waris perdata, hukum waris adat, hukum waris Islam. Belum diunifikasinya hukum waris terkadang menimbulkan polemik di dalam masyarakat dalam penggunaannya. Hal ini baru dirasakan setelah terjadi kasus yang mengharuskannya dibawa ke peradilan. Dalam masalah ini yang berwenang adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana data yang diperoleh lebih ditekankan pada sumber-sumber perundang-undangan atau data sekunder dengan metode spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dikaitkan dengan teori dan praktek yang berkembang dalam masyarakat. Pengadilan agama yang seharusnya menggunakan hukum waris Islam dengan bahan acuan untuk mengambil keputusan bagi hakim adalah Al Quran, Al Hadist dan KEIL Akan tetapi pengaruh dari hukum waris adat yang telah ada ribuan tahun masih kuat melekat. Seperti dapat dijadikan salah satu contoh yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 1995. Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa sebagian kecil masyarakat Lampung Pepadun mengangkat kasus pembagian harta waris ke badan peradilan dan hukum waris adat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim, hal ini dikarenakan dalam penentuan pembagian harta waris sistem kekerabatan masih memegang peranan yang penting dan belum sepenuhnya masyarakat Lampung Pepadun tunduk pada hukum Islam. Selain itu pertimbangan hakim adalah agar hukum adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tidak tercampur aduldcan dalam pelaksanaannya dan mempertegas lingkungan hukum adat yang dapat digunakan agar tidak terjadi kekacauan penggunaan hukum adat yang satu digunakan pada daerah lainnya yang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Indonesia has applied three systems of inheriting law, namely civil __. inheriting law, customary inheriting law, and Islamic inheriting law. The fact that inheriting law has not yet been unified has aroused polemic about the use of inheriting law in societies. This has just been realized after several cases had happened, demanded settlement in court. In the cases, the party in charge was the religion court for the Moslems. This study was carried out using the juridical normative method of approactijObtained data was more emphasized on the law resources or secondary data. The specification method of the study was descriptive analytical, which described the law regulation hold in the society related to the developing theory and practice in the society. The religion court wee supposed to use the Islamic inheriting law, with hich its reference subject for the judge to settle on the decision were Al Quran, hadist, and KW. However, the effect of the customary inheriting law, which as been existed for thousand of years, was still rooted in societies Such a case happened in the religion of court Tanjung Karang in 1995. iThe findings of the study revealed that a small part of the society of ? /Lampung Pepadun had brought the cases of the heritage allotment before the court. Moreover, the customary inheriting law was appointed as a considerable subject in the decision making by the judge because, in the settlement of the heritage allotment, the kinship system was still holding an important role. Beside, the society of Lampung Pepadun has not fully obeyed the Islamic law. In \ addition, the judge's consideration was to strive after the settlement, in which the customary laws of jurisdiction were not mixed up with one another in practice. \ _Another consideration was to confirm the useable customary law in behalf of the individual interest.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:10870
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:19 May 2010 08:24
Last Modified:19 May 2010 08:24

Repository Staff Only: item control page