EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KENDARI SULAWESI TENGGARA

Abstract

Kebijaksanaan pelaksanaan pemungutan Pajak Negara dengan mengganakan Sistem Self Assessment yang diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, telah dirubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan dirubah lagi terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Uinum dan Tata Cara Perpajakan dan dimaksudkan dalam rangka intensifikasi penerirnaan pajak dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun. Keberhasilan pelaksanaannya adalah sangat ditentukan oleh bagaimana aparat pajak mengimplementasikan sistem Self Assessment kepada Wajib Pajak. Untuk mencapai tujuan, maka perlu dilakukan suatu penelitian, dan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di Kendari dengan menggu.nakan pendekatan Socio-Legal serta dengan penelitian Kwalitatif dan pembahasannya menggtmakan teknik induktif dengan model interaktif. Dari penelitian ini ditemukan pertama, kebijaksanaan pelaksanaan sistem Self Assessment dalam pemungutan pajak adalah dimaksudkan untuk meningkatkan penerirnaan pajak dan jumlah Wajib Pajak serta menurunkan jumlah surat tagihan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajalc dari tahun ke tahun dan dalam pelaksanaan sistem Self Assessment sangat ditentukan oleh Wajib Pajak, Icarena Wajib Pajaklah yang aktif dalam menghitung, memperhitungkan jumlah pajak terhutang dalam satu tahun pajak, dan membayarnya serta melaporkannya kepada aparat perpajakan. Kedua, efektivitas pelaksanaan sistem Self Assessment dapat dilihat dari hash produk hukumnya yakni dari empat hasil produk undang-undang perpajakan yang lama menjadi satu undang-undang Baru yang filosofinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Llasil kualitas dari pelaksanaan sistem Self Assessment dapat diukur dari keberhasilan menghasilkan : a. Adanya peningkatan penerimaan pajak negara dari tahun Ice tahun. b. Adanya peningkatan.jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun. c. Adanya penurunan jumlah Wajib Pajak yang diberikan surat tagihan pajak (STP) dari tahun ke tahun. Sedangkan basil kualitas dari pelaksanaan penegakan hukum juga tersaji dalam undang-tmdang nomor 6 Tahun 1983, yang diubah dengan Undang Undang No. 9 tahun 1994. Dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan adanya : a. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran administrasi perpajakan dengan pengenaan denda, bunga dan kenaikan. Dan hal-hal yang dilanggar tercantum dalam pasal-pasal undang-undang tersebut diatas. b. Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak telah tersedia Lembaga yang mengakomodasi, misal terjadi sengketa pajak maka lembaga yang disediakan adalah keberatan dan banding juga diatur dalam undang-undang tersebut diatas sedang sengketa pajak dapat diajukan ke badan penyelesaian sengketa pajak UU No. 17 tahun 1997. The policy of national tax collecting implementation using self assessment system regulated in Law no. 6 year of 1983 has been changed into law no. 9 year of 1994, and then finally changed into Law no.16 year of 2000 concerning general stipulations and taxation custom and manners. And it is aimed in the framework of intensification of tax income and exstensification of tax obligator quantity from year to year. The success of the law implementation is extremely determined by how the tax collectors carries out self assessment system to tax obligator. To reach this purpose, it is necessary to carry out a research- at the tax service agency in Kendari - in which uses socio- legal approach and qualitative research. The discussion of research uses inductive technique with interactive model. From this research is found That first, the policy of self assessment system implementation in tax collecting is intended to increase tax revenue and the quantity of tax obligator and to decrease the quantity of tax claim letter given to tax obligator from year to year. Then in the implementation of self assessment system is extremely determined by tax obligator since he who actively counts and covers the total of owed- tax in one year of tax and furthermore he pays and reports to, taxation agency. Second, the effectiveness of self assessment system implementation can be seen from the results of law product that are from former four tax law products become one law products which its philosophy based on Pancasila anc1,1JUD 1945. The quality result of the implementation of self assessment system can be measured from the success which result : a. The existence of increase of national tax from year to year. b. The existence of increase of tax obligator from year to year. c. The existence of decrease of the quantity of tax obligator which receives tax claim letter ( STP ) from year to year. Whereas the product quality from the implementation of law enforcement is also presented in the law no.6 year of 1983 which changed into the Law no. 9 year of 1994, and finally it is changed into the Law no. 16 year of 2000 concerning general stipulation and custom and manner of taxation by the existence of : a. Administration sanction on taxation administration offense in the form of fine imposition, interest and increase and matters violated as well as included in law articles above b. Tax collecting using warrant as well as regulated in the law no. 19/ 2000 concerning tax collecting using warrant. Furthermore, law protection given to tax obligator has provided a committee which is going to accommodate, for example when there is a tax dispute, the committee existed will has objection and then appeal to a higher court level as well as regulated in the law mentioned above, while tax dispute can be submitted to the tax dispute settling committee ( The Law no,17 year of 1997).