PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG (SUATU STUDI TENTANG BARANG JAMINAN YANG DIGADAIKAN)

Abstract

Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Di Perum Pegadaian Kota Semarang (Suatu Studi Tentang Barang Jaminan Yang Digadaikan) Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang metnberikan pinjaman uang/ kredit kepada para .nasabah yang didasarkan pada hukum gadai, yaitu dengan didahului dengan adanya perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur dalam hal pinjam meminjarn uang yang kemudian diikuti dengan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Di dalam KUTIPerdata, masalah gadai diatur dalam pasal 1150 s/d 1160. Di dalam perjanjian gadai ini barang yang digadaikan harus keluar dari tangan pemberi gadai dan berada dalam penguasaan pemegang gadai (Inbe:ilstelling) hal ini merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya gadai. Dalam praktek gadai di Pei-um Pegadaian, pihak pegadaian menerima seluruh barang bergerak kecuali yang tidak diatur dalam pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP). Setiap nasabah yang memberikan barang jaminan untuk digadaikan dianggap sebagai pemilik barang. Hal itu merupakan dasar dari peneriman barang gadai oleh Perum Pegadaian yang mengacu pada pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata. Tetapi dalam kenyataannya ada kasus yang terjadi bahwa barang yang digadaikan bukan merupakan barang milik nasabah sendiri, melainkan barang yang didapatkan dari basil pencurian dan pinjam meminjam. Dalam kasus-kasus tersebut pihak pegadaian dan pemilik barang yang sebenarnya merasa dirugikan Pada masalah pencurian, pemilik barang yang sesungguhnya (eigenaar) mempunyai hak untuk menuntut kembali barangnya selama jangka walctu 3 tahun (revindikasi), yang peraturannya didasarkan pada pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata, sehingga jika ada kasus pencurian barang yang kemudian barang tersebut digadaikan, maka yang dilindungi adalah pemilik barang yang sebenarnya. Sedangkan mengenai barang pinjaman yang digadaikan, yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah pihak pegadaian, yang didasarkan pada pasal 1152 ayat (4) dan pasal 1977 ayat (1). Law Protection On All Sides In Pawn Contract At Pawnshop of Semarang (A Study Of Pawning Object) Pawnshop is one of nonbank finance institution which lend money for people based on pawn law which is preceded by contract between Creditor and Debitor in the case of saving and lending money then followed by hands over unstationary object as guarantee for paying off his debt. Pawn matter has been regulated in article 1150 until 1460 in Civil Law Regulations. 1 Within pawn contract, the pawner had to pawn the object on himself and the pawm broker has the right to contract over the pawned object. Those are an unconditional gUarantee for executing a valid pawn (Inbeznstelling). In practice, pawnshop can accept all kinds of unstationary object except -beyond the article 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP). Each people who is giving guarantee object for pawnshop is considered as the object's owner. That is the principle , —of accepting pawn object by pawnshop which is refer to article 1977 Civil Law Regulations. However some cases happen where the pawned object is not being ownerred by himself, but it take from stealing and borrowing. In that case, actually the object's Owner (eigenaar) has the right to get the object back within 3 years (revindikasi), based on article 1977 (2) Civil Law Regulation. So that if any stealing cases of the steal object pawned, the real owner is going to be main party protected. On the other hand, for the crime object pawned, pawnshop is to be the party protected based on aricle 1152 (4) and 1977A1) Civil Law Regulation.