CAMPUR TANGAN PERADILAN TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN STANDAR BANK

Kurniawati Kwik, Theresia (2002) CAMPUR TANGAN PERADILAN TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN STANDAR BANK. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3383Kb

Abstract

Orang bebas membuat perianiian, babas untuk me- nentukan isi, luas dan bentuk perjanjian, semua persetuju an yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetuivan-persetuivan itu tidak dapat ditarik kembali selain alasan alasan yang oleh Undang-undang dicyaratkan cukup untuk demikian Iah makna dari pasal 1339 Kitab Undang undang Hukum Perdata yang merupakan pilar, tiang bagi hukum perianiian Pada asasnya memang kebebasan berkontrak adalah bagian dari hak-hak kebebasan dasar dari manusia, yang lebih dikenal sebagai hak asasi manusia namun dalam perkembaneannya masyarakat menyadari dan marasakan periu adanya pembatasan pembatasan berlakunya asas tersebLt untuk melindungi pihak yang lemah dengan pengertian bakwa masyarakat bukanlah masyarakat individu melainkan masyarakat sosial. Sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang meletakkaa dasar hukum nasionalnya Pancasila menganut ases keselarasan dan keseimbarmgan baik hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Dalam perkembangannya Pemerintah merasa periu adanya campur tangan untuk kepatingan privat yang bersifat umum demi melindungi pihak yang lemah, dengan melalui peratur- an-peraturan yang bersifat memaksa dan pembatasan yang datang dari peradilan melalui putusah putusan hakim untuk meluruskan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kebebasan berkontrak. Dengan melalui pendekatan hukum yuridis-normatif, penulis mengkaji aturan-aturan hukumnya yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan timbulnya perianiian standar Dank melalui pendekatan empiris penulis berupaya merumuskan permasalahan secara inkonkreto dengan mengguna Ran langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum secara sosioloeis. Sebagai Iokasi penelitian penulis memilih lokasi pe- nelitian di kota Semarang, sebagai populasi penelitian beberapa hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadil an Tinggi Jaime Tengah yang dipilih secara Random, dari hasil penelitian dianalisa, didiskripsikan secara kualitatif kemudian diinterprestasikan dengan teori-teori hukum perdata untuk disimpulkan secara induktif, dan dari hasil penelitian disusun secara sistematis dalam tesis ini. Pada akhir penulisan sampai pada suatu kesimpulan bahwa berlakunya kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar bank adalah tidak tak terbatas, dan campur tangan peradilan terhadap kebebasan bcrkontrak melalui putusan- putusannya untuk memberikan penilaian dan meluruskan perjanjian yang timpang, namun betapa besarnya kewenangan hakim dalam memberikam putusan harus berada dalam sistem hukum nasional kita dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan 'lane Mahe Esa, bangsa dan Hegara. People are free to make any agreements, free to decide the contents, scope and type of agreement ; all agree- ments made legally, takes into effect as law to those who made them; those agreements cannot be cancelled, except on reasons approved by law, as mentioned in article 1338 of Civil Law which formed the pillar of our agreement law. Fundamentally, freedom of contract is indeed a part of human freedom rights, known as the Human Rights; but in development„ the community is aware and in need to put restrictions on taking effect of those Rights, to prevent the weak, with the meaning that the community is not an individual community but a social community. In accordance with the view of life of the Indonesian people who placed as basic National Law the Pancasila, which followed the synchronization and harmony principle, either in human as individual or human related in society. In development restrictions about the effectiveness freedom of contract principles came from the Government through law regulations or restrictions from justice through judicial decision to straighten unbalanced and unfairness in freedom of contract. Throught juridical-normative law approachment the writer recites law regulations in connection with the freedom of contract, and the emergent of Bank Standard Agreement; through empirical approachment the writer is doing her utmost to formulate in concrete, by using sociological investigation. As location of investigation, the writer chooses the city of Semarang, as population of investigation, some judges at the District Court of Semarang and the High Court of Central Java were selected at random. The result of investigation were analyzed, the quality descripted and afterwards interpretated with the Civil Law theories being summarized inductively and the results are to be compiled systematically in this thesis. At the end of this thesis we come to the conclusion that the validity of the freedom of coctract in a Bank Standard Agreement, is not unlimited, and involvement of court in freedom of contract through decisions to give estimation and to straighten unbalanced agreement„ and . yet how powerful the judge is in making decisions, must he in line with our National Law System which could be held responsible to God, Nation and State.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:10854
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:18 May 2010 17:26
Last Modified:18 May 2010 17:26

Repository Staff Only: item control page