PELAKSANAAN PERJANJIAN [CREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERUM PEGADAIAN DENGAN NASABAH DI KOTA YOGYAKARTA Usulan Penelitian Untuk Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Undip

Abstract

Perum pegadaian merupakan lembaga yang bersifat publik service secara umum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyalurkan kredit. Dalam penyaluran kredit tersebut Pegadaia membuat surat bukti kredit yang dibuat secara sepihak, hal ini bisa dikatakan pihak Perum Pegadaian menggunakan perjanjian standar yang mana nasabah hanya dimintalcan pernyataan kehendaknya tanpa dimintai dalam pembuatan isi perjanjian. Dengan ketentuan tersebut telah melanggar Pasal 1320 KUHFerdata, ketentuan Pasal ini dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu syarat subyektif meliputi adannya kata sepakat dan kecakapan para pihak jika tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan sedangkan syarat subyelctif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal dan apabila dilanggar mengakibatkan batal demi hukum. Penelitian ini penulis mengaunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengamati pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dengan nasabah maka yang diteliti kaidah hukum terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan utang-piutang dalam prakteknya ditinjau dari segi yuridis. Pelaksanaan perjanjian kredit berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh nasabah, meskipun telah terjadi kesepakatan maka kesepakatan tersebut terdapat cacat kehendak karena keunggulan ekonomis dan psikologis, dengan perjanjian yang dibuat secara sepihak dikhawatirkan telah terjadi penyalahgunaan keadaan untuk menghindari hal tersebut diupayakan perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah jangan sampai terjadi sengketa antara Pei-urn Pegadaian dengan nasabah di Pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam Pengadilan Pawnshop Service is a Public Service Institute that generally has task and function in distributing credit. In distributing the credit the Pawnshop unilaterally issues a Credit Evidence Letter (SBF). That can be stated by the Pawnshop Service using the standard agreement in which the customers are only asked to make their statement of intention without making it in the content of agreement. Those terms above violate article 1320 the Civil Code in which this article term can be classified into two parts, namely subjective condition and the talent of parties. The subjective condition covers the agreed statement while the talent of parties will bring about the cancellation of agreement unless the terms do not conform. The subjective terms cover the particular things and permitted reason that will cause the legal cancellation. In this research the writer uses the empirical juridical approach by observing the implementation of credit agreement between the Pawnshop Service and the customers. Therefore, the observed legal norms are available in the rules and regulations having relation to the liability and receivable, in which its implementation is reviewed juridically The implementation of credit agreement is effective since the agreement is signed by the customers. Although there has been an agreement, it implies the ma]- intention due to the economic and psychological superiority. As the agreement is unilaterally agreed, there will possibly be any violations in making use the conditions. To avoid such a condition it is necessary to strive the protection of preventive and repressive law, namely preventing the dispute between the Pawnshop Service and the customers in the Court. Whereas, the protection of repressive law is the law protection if there is any disputes in Justice Court.