PENGATURAN PERWAKAFAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUD! TERHADAP TANAH WAKAF BANDA. MASJID AGUNG SEMARANG)

Abstract

Peraturan perwakafan tanah di Indonesia dan: klat.surznya. di Semarang dengaa ber-pedoman pada PP. Nomor 28 Tatum 1977 yang semestinya dapat meujadi pedoman temyata masih scrips banyak yang melanggar bahkan masih kurang menghayati dengan melalzukan perubahan sesukanya, juga adanya orang-orang yang mencari peluang kelemahan PP Non/or 28 Tahun 1977 tersebut yang hanya mengatm- tzmah wakafmilik sedang selain itu helium diatur. Akihatnya harta wakaf Bering hilang, menjadi gejala umurn bahwa pengaturan perwakafan masih belum optimal claim pengendalian penerbitan penataan pengawa.san tan.ah wakaf yang jundabriya sangat banyak. Ketiatiaan peraturan yang menyanglart administrasi manajemen wakaf dan alzuntabilitas narlair menjadi pendorong lemahnya pengaturan penvakafan di Indonesia clan di Semarang Khususnya Karena kelemahan tersebut di alas sehingga banyak teriadi masalah mengenai wakaf salah satu contohnya di Jawa Tengah yaitu masalah Ruislag tanah ant. a BKM dengan PT Sambirejo. Tukar menukar Banda Mesjid Semarang dilaksanakan, karena kondisi pada waktu itu benar-benar diperlukan sehingga terbitlah Keputusan Menteri Mama RI. Daiam proses pelaksanaan tukar menukar wakaf tidak semulus spa yang tertera datzun perjanjian, sehingga timbal penundaan-penundaan dengan kompensasi.Akhirnya sertilikat Sebanyak 279 dari 250,4 Ha tanah sawah di Kabupaten Demak resmi cliserahterimakan kepada BKM. Pusat sebagai pengaganti 1.19.1270 Ha tanah yang ada di kodya Semarang. Kemudian diketahui sertifikat tersebut sebagian fiktif dan bermasalah. Pembahasan tersebut akan dianalisis secara kualitatif artinya suatu cara penelitian yang menghasilkan data desla-iptif analistis yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, dengan menggimakan metode " R.elleldive Thinking' dalam pola deduksi-induksi dan Urfa pikir devergen yaitu tata pikir kreatif inovatif, ailinya model analisis ini lebih mementingkan pengolahan clan meng.nr tisis, serta mengkonstruksi data secara kualitatif Dan i hal-hal tersebut di atas maim menunjukkan bahwa pengurusan rnasalah tanah di iapangan selama ini terkesan masih sering mengalami penyimpangan Sehingga buntutnya tidak .jarang terjadi beaturan kepentingan yang merupakan awal munculnya berbagai sengketa tanah. Hal itu menyebabkan kepastian hula= alas tanah menjadi kabur. Padalral, sebenarnya sudah lama kita memiliki sistern keagarian sebagai hukum nasional, seperti tertuang dalarn LIU Nornor 5/1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria ((TOPA) yang disusul dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya PP. Sayang, temyata pedoman Mikan/ itu belum culcup guna mengerakkan mekanisme keagrarian secara dinamis. Hukum dibuat bukan untuk siapa-siapa, telapi untuk mengatur dan melindungi subyek, dalam berperkara di pengadilan, tmall-tariah wakaf biasanya menjadi pihak yang terkalahkan . Kurang paham bahwa benda wakaf adalah amanat kepentingan.: agama Keberaniart mengutak-atik tanah wakaf berarti mengabaikan sanksi berat yang bisa diterima dari Allah swr. //— Regulation religious foundation (ground for religious purpose) in Indonesia / and especially in Semarang orientated on Regulations No. 28/1977 naturally could be / supreme direction there were obviously who contrary and less accomplish by carrying out deviations, there were also who seek opportunity with weakness this Regulations, that only arrange ownership religious foundation, besides the other not be arranged. As a consequencs often the religious foundation remove, this indication that the regulations is not optimum in controlling publishing system supervision of manu t, ground religious foundation. The nonexistence of regulations with regard to I administration management of religious foundation and unusual accountabilities ! brcome stimulus the weakness of religious foundation regulations in Indonesia and ,../. especially in Semarang. On account of this weakness, many cases concerning the religious foundation occurs, for example in Central Java i.e. cases of ground ruislag between BICM and PT Sambirejo. Exchange the Banda Great Mosque Semarang was conducted, for condition at tha ttime, it is required then published Decision of Indonesia Religion Minister. In the accomplishment the exchange religious foundation is not as noted in agreement, and postponements with compensation. Finally 279 certificates for 250,4 ha cultivation land in Municipality Demak handed over BKM Pusat as compensation to 119.1270 ha lies in Kodia Semarang. Then known that some these certificates are fictive and had lawsuit. This study will be analyzed quantitatively, the examination to produce descriptive analytics data expressed in attribut form, by applying "reflective thinking" method in system deduction-induction and divergent i.e. creative innovative thinking, this analysis model is more stressing to prepare and analyze, construct data qualitatively as well. The result of the study shows that cases ground completion in practise al this time often dispute. Finally, often take place clash of interest which is the casual factor Th to many land disputes. These caused law assurance of ground unclear. As a matter of ( fact, we had agrarian system as national regulations, as printed in UU Nomor 5/1960 on Agrarian Regulations (UUPA) followed by execution regulations. Unfortunately, this regulations is not able to start agrarian mechanism dynamically. This agreement is concluded to regulate and to protect law subjects in this matter is individual in i society. Naturally the longer religious foundation the more acquire attention the 1 Lcompletion. Usually, at law-court, ground of religious foundation is the defeated — party. Not realize that religious foundation was mandate of religion interest. The courage to domineer over the religious foundation represents disregarding the Allah.