KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK PERSEORANGAN PADA PEMERINTAH KOTA KENDARI

Bafadal, Zaenab (2002) KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TANAH NEGARA MENJADI HAK MILIK PERSEORANGAN PADA PEMERINTAH KOTA KENDARI. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3087Kb

Abstract

Untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, maim pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan beberapa dan berbagai peraturan serta keputusan. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 yang bertujua_n agar ada keseragaraan kewenangan dan tata cara pemberian hak atas tanah dan pembatalan hak atas tana.h. Banyaknya masalah dalam pemberian hak atas tana.h negara, baik itu dari pefaturan .pela.ksananaannya clari masyarakat yang bermohon sehingga proses dalam pemberian hak •te•sebut terka.dang sangat lama penyelesaiannya. Dengan demikia.n peraturan ini merupakan satu-satunya peraturan mengenai tata can pemberian hak atas tanah negara yang sudah tersusun secara unifikasi, untuk meyempurnakan peraturan -sebelumnya yang masin tersebar dalam .berbagai bentak peraturan dan bahkan belum ada perattuun yang menga:turnya secara pasti atau mendetail Maka dengan dikeluarkarmya Peraturan Menteti Agraria/Kepala Badan Pertanahan NaSional No. 9 Tahun 1999 tentang. Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai pemberian halt atas tanah,. khususnya mengenai halt milik perseorangan.. To implement the stipulations of giving a right upon land based on Ordinance Number. 5 year 1960 and Government Regulations Number 40 year 1996, then the government removed a regulation of Agrarian Ministry / Head of National Agrarian Board Number 9 year 1999 about Procedure of giving and revoking right upon Country land and right of management, as the substitute Stipulations of the procedure of giving right upon land as well has been Changed and added in to some and various regulations and decisions. This regulations is the continuation of regulations of Agrarian Ministry / Head of National Agrarian Board Number 3 year 1999 with the purpose that there is uniformity of authority and the procedure of giving right upon land revoking right upon land. Many problems on giving right upon country land, both the implementation's regulations the public applications until the process of giving the right sometimes takes long time to solve it. Therefore this regulations is the only regulations of giving right upon country land's procedure which has arranged unificationly, for completing the regulations before which is still spread on the other form of regulations and even there is no regulations which exactly arrange it or even more detail So that the removing of regulations of Agrarian Ministry / Head of National Agrarian Board Number 9 year 1999 about the procedure of giving right upon country land and Right Management, is expected can give certainty about giving right upon land, especially about the right of personel property.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:10847
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:18 May 2010 16:45
Last Modified:18 May 2010 16:45

Repository Staff Only: item control page