HAK MILIK TANAH PURA DAN PERMASALAHANNYA SETELAH BERLAKUNYA UUPA (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat)

Nugraha, Eka (2002) HAK MILIK TANAH PURA DAN PERMASALAHANNYA SETELAH BERLAKUNYA UUPA (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
4Mb

Abstract

Pura's land in Nusa Tenggara Barat which located in West Lombok regency was come frome the gift of the king of Karangasem in Bali who was powerful, in 1692-1894 M after doing the attack to Selaparang's troops in Lombok Islands which is done by changing forest area become plantation area At the time, the king was in charge was not just as government leader but also as a priest craft, in his leadership the king gave the plantation to the villagers so that they could build Pura. The development of tourism in West Lombok is maintained to the natural beauty and the various of Indonesia's culture. The new goverenment's regulation about the indication of tourism area, Pura in West Lombok are one of the tourism area which increase the regional income, in the other hand, it also makes a conflict between the governor and Pura itself which is need its land as the maintainace of Pura and as a means of religious ceremonies. The procedure in the field shows that the regristation of the ownership (-right of Pura in West Lombok is not easy and because of that obstacle the certificate of the ownership is unreacable. The registation of the ownership is done after the 1 regulation of Menteri Negara Agraria/Kepala Balm Pertanahan Nasional No. 520.1- / 2252 date cil July 27th 2002 about the decision of Pura as the corporate religious which has the ownership of the whole land in Indonesia has expelled. The obstacle in the registration is caused by governor's claim about the land of those Pura-Pura which consist of plantation that can be used as parking and recreation area which can be related to the code of law UU. No. 22/1999 about governor jo UU. No. 29/1999 about financial balance which support the organization of religion autonomy that will increase the regional incomejLooking at the customary law of the Hindus in Bali and Lombok, the relation between Pura and Pura's land which is used as religious activities to relation Pura and Pura's land which is used as religious activities adore Shang Hyang Widhi Wasa ( God) are closely related and unseparate ablej For well-being of that case, the governor and the manager of Pm-a hold a discussion which based on good belief to get the rightsolution and will not damaging one of of the holder, so that in the process of the registration of Pura's land and the publication of its certificate that base on PP. No. 3/1997 about Ketentuan Pelaksanaan PP. No. 24/1997 about the land registration is well organized. In this case the solution is that Pura's land can be regristes as a guarantee for the constitution in the land field which can be used to get the solid certificate of the ownership. Tanah Pura di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Barat apa bila dilihat dari sejarahnya berasal dari pemberian Raja Karangangasem Bali yang berkuasa sekitar tahun 1692-1894 M setelah melakukan penyerangan melawan bala tentara Kerajaan Selaparang di Pulau Lombok yaitu dengan membuka hutan menjadi sawah atau kebun. Raja yang pada saat itu berkuasa selain berfungsi sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai pemimpin agama, dalam kedudukannya seperti ini Raja memberikan sawah dan kebun kepada desa untuk membangun bangunan Pura. Perkembangan pariwisata dewasa ini di Kabupaten Lombok Barat sangat tergantung pada keindahan alum dan keanekaraganian budaya. Dengan dikeluarkannya Peraturan - Peraturan Pemerintah Daerah tentang Penunjukan Kawasan Wisat:a. maka. Pura-Pura di Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kawasan wisata yang disatu sisi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun disisi lain menimbulkan benturan kepentingan antara Pemerintah Daerah dengan Pura yang membutuldcan tanahnya untuk pemeliharaan Pura dan untuk menunjang kegiatan-kegiatan upacarakeagamaan. Data di lapangan menunjukkan di dalam pendaftaran hak milik tanah Pura di Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah mendapat kendala-kendala, sehingga untuk tnemperoleh sertifikatnya belum tercapai. Kegiatan pendaftaran tanah hak milik Pura oleh pengurus Pura ini dilakukan setelah dikeluarkannya• Peraturan Menteri Agya•ia/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 520.1-2252 tanggal 27 Juli 2000 tentang Penetapan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah diseluruh Indonesia Kendala-kendala dalarn pendaftaran hak milik Pura ini disebabkan adanya klaim dan Pemerintah Daerah atas tanah-tanah Pura yang terdiri dari tanah sawah dan tegalan untuk tempat parkir dan taman rekreasi yang bila dikaitkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintaha Daerah jo. UU. No. 29 tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat meningkatkan Vasil retribusi daerah. Ditinjau dari hukum adat Masyarakat Hindu di Bali dan Lombok, hubungan antara Pura dengan tanah Pura yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan untuk memuja Shang Hyang Widhi Wasa ( Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala manifestasinya sangat berkaitan erat clan tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan kepentingan-kepentingan itu, Pemerintah Daerah dan pengurus Pura di Kabupaten Lombok Banat mengadakan musyawarah didasarkan atas itikad baik untuk mendapatkan solusi yang benar-benar tepat dengan tidak merugikansalah satu pihak. Sehingga di dalam proses pendaftaran tanah Pura secara sporadik sampai dengan penerbitan sertifikatnya yang mengacu pada PP No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tabun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah PUra didaftarkan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan guna memperoleh surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:10838
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:18 May 2010 13:23
Last Modified:18 May 2010 13:23

Repository Staff Only: item control page