PENGARUH LEMBAGA SANDERA (GIJZELING) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK

Abstract

One of important points in tax reform issued by government is the changing of tax collection system from official assessment to self assessment. This changing brings the significant consequence in taxation, considering in the system of self assessment, government set tax subject to the vital position because tax rate payers have full trust to perform their taxation assignments. The assignments as stated by the act are the assigments of tax rate payers to register themselves to get NPWP (Tax Registry Number), take the SPT Form, fill in the SPT completely and correctly, calculate the tax to pay honestly, carry out the book keeping and anotehr data, and pay their taxes on time. Meanwhile, government particularly tax officers are active and responsive by perfoming edifice, investigation, and controlling on the implementation of tax rate payer's assignment based on the tax regulations Government's activeness and responsiveness are mean to enforce legal matters in taxation. In fact, self assessment system is held by government recently has not been able to be applied by to rate payers optimally. The policy of hostage institution (gijzeling) by the Directorate General of Tax to the tax rate payers, who don't, meet the assignment of tax is should be, is one of effoerts in tax collection and promote the law enforcement to promote the obedience of tax rate payers. The legal basis of hostage implementation for tax rate payers is act number 19, 2000 about the Places and Procedures of Reclination, Good Name Rehabilitation of Tax Rate Payers, and Compensation Giving in Tax Collection with Constraint Letter. By the reapplication of hostage institution against tax rate payers who do not meet the taxation assignment, the researcher was interested to conduct the research and to study the matter of hostage institution effect to the obedience level of tax rate payers. The study employ empiric yudicial method, by means to know the realization of tax policy deal with rate of tax payers obedience. From the research result, it was know that the obedience level of tax rate payers in performing their taxation assignments was still on the basis of constraint. In addition, the application of hostage institution (gijzeling) has not caused a maximum direct effect on other tax rate payers, and tax rate payers could propose legal action due to the decision of the Directorate General of Tax considered being unfair in the matter of reclination againts tax rate payers. If the hostage wins the effort, he/ she has a right to have name rehabilitation. However, if he/ she loses, he/ she must pay the tax liability, fine, and the interest. Salah satu tonggak penting reformasi bidang perpajakan yang digulirkan pemerintah, adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Perubahan ini membawa konsekuensi yang besar di bidang perpajakan, mengingat dalam sistem self assessment, pemerintah menempatkan subyek pajak pada kedudukan yang menentukan karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap jelas dan benar SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya. Sementara pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan bersikap pro aktif dan responsif dengan can melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak/ penanggung pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Silcap pro aktif dan responsif pemerintah sekaligus dimaksudkan untuk penegakan hukum di bidang perpajakan. Kenyataannya, sistem perpajakan self assessment yang dianut oleh pemerintah sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh wajib pajak/ penanggung pajak. Kebijakan pemberlakuan lembaga sandera (gjjzeling) oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak/ penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya adalah merupakan salah satu upaya dalam penagihan pajak dan meningkatkan law enforcement dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP/ PP. Dasar hukum pelaksanaan sandera bagi wajib pajak/ penanggung pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Atas pemberlakuan kembali lembaga sandera terhadap wajib pajak/ penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengangkat persoalan pengaruh lembaga sandera terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak/ penanggung pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud mengetahui penerapan peraturan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak/ penanggung pajak. Dan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak/ penanggung pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, masih atas dasar paksaan. Dapat diketahui pula bahwa penerapan lembaga sandera (gijzeling) belum dapat menimbulkan different effect secara maksimal kepada WP/PP yang lain. Dan hasil penelitian juga diketahui bahwa WP/PP dapat mengajukan upaya hukum terkait dengan keputusan Ditjen Pajak yang dianggap tidak adil dalam hal penyanderaan terhadap wajib pajak/ penanggung pajak. Jika upaya tersebut dimenangkan tersandera, maka ia mempunyai hak direhabilitasi namanya, tetapi jika kalah ia hams membayar utag pajak, denda dan bunganya.