PEMBAGIAN HARTA WARISAN SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Abstract

Compilation of Islamic Law is a reference for religion court judges in resolving any disputes of marriage, inheritance and grant. In relation to inheritance law, the Compilation of Islamic Law covers any stipulations not different from fiqh manuscripts formerly used as references of the Religion Court that thereof as affirmative stipulations such as for examples inheritance law, the beneficiary, and the inherited fund to be obtained. Besides, the inheritance law in the Compilation of Islamic law also regulates some developmental stipulations such as board of replacements (plaatsvervulling) and inheritance division conducted peacefully. The thesis discusses two matters namely of how the division of the inherited fund is in Religion Court of Semarang district and what burdens are dealt by the Religion Court of Semarang district in dividing the inheritance and efforts in overcoming the problems. The research was conducted in Religion Court of Semarang district by using juridical normative approach. Data were obatined by means of library research completed with interview. The obtained data then would be analyzed qualitatively. According to the available data, the research on inheritance division after the Compilation of Islamic Law application in Religion Court of Semarang district is on the division of inheritance among male and female beneficiaries and the division of inheritance to the replacing beneficiary. Result of the research shows that the Religion Court of Semarang district in dividing the inheritance between male and female beneficiaries still maintains a basis of 2 : 1 division, except both parties are willing to divide the inheritance peacefully. Whereas in the division of the inheritance among the replacing beneficiaries, they have got the same division as the replaced beneficiaries should have before. In the division of inheritance in Religion Court of semarang district it is still remain problems resulted from material as well as formal law. Problems arisen from material law are owning disputes, replacing beneficiary, step children status and different faith of religion among benefactors and beneficiaries. Whereas problems resulted from formal law are related to option right and petition. Such efforts to overcome those problems can be conducted by means of three ways namely by using ijtihad board, advisory from Court of Justice by, for examples, publishing of reference and guidance in executing court tasks and the wide-spreading of KHI to people effectively. Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Mengenai hukum kewarisan, Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang semula dijadilcan pedoman di Pengadilan Agama yang merupakan ketentuan yang bersifat penegasan seperti pengertian hukum kewarisan, siapa ahli waris dan berapa bagiannya masing. Selain itu, hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang bersifat pengembangan, misalnya lembaga penggantian tempat dm. pembagian waris dengan can damai.. Tesis ini membahas dua permasalahan, .yaitu bagaimana pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Semarang dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pembagian harta warisan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Data diperoleh penelitian kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara latalitatif Sesuai dengan data yang ada, maka penelitian pembagian harta warisan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang adalah mengenai pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dan pembagian harta warisan pada ahli waris pengganti. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang di dalam pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan tetap mengikuti asas pembagian waris 2 : 1, kecuali apabila para pihak sepakat untuk membagi waris secara damai. Sedangkan di dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris pengganti, para ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang sama atas bagian yang sedianya akan diterima oleh orang yang meninggal terlebih dahulu. Dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Semarang masih terdapat kendala-kendala yang bersumber dari hukum materiil dan hukum fonnil. Kendala-kendala yang bersumber dari hukum materiil yaitu sengketa milik, ahli waris pengganti, kedudukan anak angkat dan perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris, sedangkan kendala-kendala yang bersumber dari hukum formil adalah mengenai hak opsi dan petitum. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan lembaga ijtihad, pembinaan dari Mahkamah Agung di antaranya dengan cara penerhitan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas pengadilan dan penyebarluasan 1011 kepada masyarakat secara efektif