PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DI WILAYAH KERJA KP PBB SEMARANG

Abstract

In national income structure, income from taxation sector has strategic roles and the potential cost instead of income from oil and gas sector. On the basis of the authority, tax is devided into central tax and regional tax. One of central taxes, which 90 % of its result is given back to regions and as a direct tax, Is Land and Buildings Tax (PBB). The basis of PBB imposition is The Selling Value of tax Objects (NJOP), as it's been ruled in article 6 clause (1) of the act number 12, 1994 about Revision to the Act numberl2, 1985 about PBB Concerning the height of NJOP, so far public feel it as prejudice, the payment is getting more expensive. Therefore, this thesis studied the NJOP formulation. A high NJOP (almost the same as market price), basically, is beneficial for public (tax payer). Particularly, when there is a land exemption for state (fiscus). The research method applied the approach method of juridical empiric by taking the research spot in KP PBB Semarang (Semarang PBB Office) by descriptive analysis as the research specification and the population was from KP PBB Semarang, PPAT, PPAT District Head, and Village Head. The data was obtained by interview, library study, and they are and analyzed qualitatively to get the precision on the answers of problems examined. The realization of NJOP formulation in KP PBB (Semarang PBB Office), up to now, still use the existing standart pattern and by normative basic factors as well and common handicaps, that is, the lack of field valuator personnel and there is a mystery on the real market price. On the basic of the research results above, by the NJOP formulation pattern by KP PBB Semarang (Semarang PBB Office), the writer saw that there was sill prejudice in the formulation process. The valuation of building objects collectively was not effective and efficient, and only relied on the data in computer Assisted Valuation (CAV). It is more efficient to use building object valuation individually, that is, by conducting data collection through the Information Letter for Tax Objects (SPOP) and the Attachment of Tax Object Information Letter (LSPOP). The lack of socialization conducted by KP PBB Semarang (Semarang PBB Office) caused tax rate payers did not get information on the factors to be the basic of NJOP formulation process. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan dari sektor perpajakan mempunyai peran yang strategis dan merupakan sumber utama (potencial cost), disamping penerimaan dari sektor minyak dan gas. Berdasar kewenangannya pajak dibedakan menjadi pajak Pusat dan pajak Daerah. Salah satu pajak Pusat yang hasil penerimaannya 90 % diserahkan kembali pada daerah dan merupakan pajak langsung .tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dasar pengenaan PBB didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB. Mengenai tingginya NJOP selama ini sering dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan sehingga pembayaran PBB menjadi lebih mahal, oleh karena itu penullsan ini mengkaji tentang Penentuan NJOP tersebut. NJOP yang tinggi/ mendekati harga pasar, hakekatnya menguntungkan masyarakat/ WP, terutama saat adanya pembebasan tanah juga bagi negara (fiscus). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di KP PBB Semarang dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan populasi dari ; KP PBB Semarang, PPAT, Camat PPAT dan Kepala Kelurahan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya didapat dari mengadakan wawancara, studi kepustakaan di analisis secara kualithtif untuk memperoleh kejelasan atas jawaban permasalahan yang diteliti. Realisasi penentuan NJOP PBB di KP PBB Kota Semarang sampai dengan saat ini mengunakan pola standar- yang sudah ada dan baku dengan faktor-faktor dasar yang normatif pula serta kendala yang terkesan klise, yaitu keterbatasan jumlah personil penilai lapangan serta adanya misteri pada nilai pasar yang sebenarnya . Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dengan pola penentuan NJOP oleh KP PBB Semarang, penulis melihat masih adanya ketidakadilan dalam proses penentuannya, tidak efektif dan efisiennya penilaian objek Bangunan secara massal yang hanya mengandalkan data pada Computer Assisted Valuation (CAV), dan lebih efisien menggunakan penilaian objek Bangunan secara individu yaitu dengan melakukan pendataan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KP PBB Semarang, menjadikan WP miskin akan informasi tentang faktor-faktor yang dijadikan dasar dalam proses penentuan NJOP.