PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 09/KPTS/M/1995 TENTANG PEDOMAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA PENGEMBANG BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DENGAN KONSUMEN

Abstract

The Implementation of People's Housing Public Minister's decision No.09/KPTS/M/1995 concerning the Guidance of house trade transaction in trading transaction treaty between Buldt Semarang Baru (BSB) developer and consumer, Djonny Priatko. Thesis. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Semarang. In accompanying with People's Housing Public Minister's decision No.09/KPTS/M/1995, the developer either public developer, private developer and cooperation, when doing transaction and trading transaction treaty with consumer have to be based on People's Housing Public Minister's decision No.09/KPTS/M/1995 on June 23, 1995 about orientation of house trade transaction. To know and analyze about the implementation of trading transaction treaty between Bukit Semarang Baru (BSB) developer and consumer according to People's Housing Public Minister's decision No.09/KPTS/M/1995 on June 23, 1995. To know and analyze law protection for person in trading transaction treaty between Bukit Semarang Baru (BSB) developer and consumer. The using approach method is empirical juridical, analytical descriptive specification utilizing primary and secondary data. The letter of People's Housing Public Minister decision No.09/KPTS/M/1995 is devised to cover people's balance concern, Trading transaction treaty made by PT. KAL has put on orientation in People's Housing Public Minister's decision No.09/KPTS/M/1995, but there is still any contact between developer and consumer, that become unexpected Minister's decision implementation yet. Law protection for people in trading transaction treaty between Bukit Semarang Baru (BSB) developer and consumer, and if the conflict appeared then those are in fivor of carrying the problem to Court of First Instance, meanwhile in People's Housing Public Minister's decision No.09/KPTS/M/1995 on June 23, 1995 over orientation of trading transaction article 16, it is settled in negotiation or through National Indonesian Arbitrary Board (BAND. Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/m/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pengembang Bukit Semarang Baru (BSB) dengan Konsumen, Djonny Priatko. Tesis.Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/ 1995, pengembang baik developer pemerintah, developer swasta maupun koperasi, dalam melakukan transaksi jual beli dengan perjanjian pengikatan jual bell dengan konsumen wajib didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 tanggal 23 Juni 1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli antara pengembang Bukit Semarang Baru (BSB) dengan konsumen sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tanggal 23 Juni 1995. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli antara pengembang Bukit Semarang Baru (BSB) dengan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, e--- spesifikasi deskritif analitis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor. 09/KPTS/M/1995 bertujuan untuk melindungi kepentingan yang seimbang dari para pihak, Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh PT.KAL telah mengambil pedoman dari Keputusan Menteri Negara Perumahan rakyat No. 09/KPTS/M/1995, tetapi masih saja banyak terjadi persinggungan kepentingan antara pengembang dan konsumen, yang akhirnya implementasi dari Kepmen tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual bell antara pengembang Bukit Semarang Baru- BSB dengan konsumen, apabila timbul sengketa pan pihak sepakat untuk membawa permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri, sedangkan di dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor. 09/KPTS/M/1995 tanggal 23 Juni 1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli dalam Pasal 16 diselesaikan dengan musyawarah atau melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI).