PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FLAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA TANAH DENGAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN DI BANK NISP SEMARANG

Abstract

Loan allocation is one of banking services in which the bank requires loan insurance such as land in which the land official certificate to be accepted by the bank is it is of ownership and building rights certificates which the insurance bonding is conducted in Obligation Rights. Related to the land which the status is Building Rights, it is needed a law protection toward bank in order that the obligation right stated on behalf of the land can still be secured due to the ending of the rights period that has been anticipated by the bank so that the land will not become a state property. Research on bank NISP of Semarang conducted juridical-empirically in which the research was conducted toward the bank's consumers, PPAT (officer of land registering record board) and land affair office that are the research's population. The law protection toward the bank, connected to insurance of building rights is done before the loan bonding that become the bank's preventive action prior to the loan bonding conducted by PPAT and action done after the loan bonding as of registration on obligation rights toward the National Land Affair Board, in order to fulfill publicity principal, so that the bank gain a position of preference creditor. Toward loan insurance with the ownership certificate is of building rights to become out of date in the near future, the bank has a rights to delay the dead line of the rights, to change the rights into ownership rights, before the loan given, or to give the shorter loan period compared with the due time of the rights and to ask the exchangeable insurance if the debtor has it Whereas toward insurance of building rights accepted by bank and the loan due time period is shorter than it is of the rights, the bank should propose request on the rights delay for two years before the rights is ended, so that the obligation rights is still on the rights. Pemberian kredit merupakan salah satu jasa perbankan, dimana bank menuntut adanya jaminan kredit, antara lain berupa tanah dimana bukti kepemilikan atas tanah yang dapat diterima Well bank adalah Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan, yang pengikatan jaminannya dilakukan dengan Flak Tanggungan. Berkaitan dengan tanah yang status haknya adalah flak Guna Bangunan, diperlukan adanyaperlindungan hukum kepadapihak Bank agar Hak Tanggungan yang melekat pada tanah tersebut tetap dapat diselamatkan, karena beralthirnya jangka waktu hak tersebut telah diantisaipasi pihak bank , sehingga tanahnya tidak jatuh kepada negara. Penelitian yang dilakukan pada bank NISP Semarang, dilakukan secara Yuridis empiris, dimana peuelitiannya dilakukan terhadap nasabah bank, PPAT dan Kantor Pertanahan yang merupakan populasi penelitian. Perlindungan hukum kepada pihak bank, berkaitan dengan jaminan flak Guna Bangunan dilakukan pada saat sebelum pengikatan kredit yang merupakan tindakan preventif dari bank, sebelum pengikatan kredit yang dilakukan oleh PPAT dan tindakan yang ditakukan setelah pengikatan kredit yang berupa pendaftaran Hak Tanggungan kepada Badan Pertanahan Nasional, agar asas publisitas terpenuhi, sehingga bank mernperoleh posisi sebagai "creditor preferen. Terhadap jaminan kredit yang bukti pemilikannya berupa Sertipikat Flak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo, pihak bank dapat melakukan perpanjangan jangka waktu hak tersebut, melakukan perubahan hak menjadi Flak Milik, sebelum direalisasikan kreditnya, atau memberikan jangka waktu kredit yang lebih pendek dari jatuh tempo hak tersebut dan meminta jaminan pengganti jika debitor memilikinya Sedangkan terhadap jaminan Hak Guna Bangunan yang telah diterima &eh bank dan jatuh tempo kreditnya lebih pendek dari jatuh tempo halt tersebut, pihak bank hares melakukan permohonan perpanjangan halt 2 tahun sebelum berakhirnya halt tersebut, agar Bak Tanggungan tetap melekat pada halt tersebut