PELAKSANAAN KEPRES R.I. NOMOR: 34 TAHUN 2003 DALAM MENYELESAIKAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS OBYEK LANDREFORM DI DESA SURADADI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Abstract

Sebagai negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris Indonesia sangat membutuhkan faktor produksi yang utama yaitu tanah. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang yang mempunyai tanah berlebihan, sedangkan yang lainnya tidak mempunyai, atau tidak cukup tanahnya. Melihat kenyataan tersebut Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor: 56 PRP Tahun 1960, dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup untuk dapat niencapai taraf penghidupan yang layak. Seperti halnya yang terjadi Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tahun 1962, sekelompok warga memiliki tanah yang melebihi luas batas maksimal pemilikan tanah, dan terkena program Landreform seluas + 36.720 M2 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua pulun meter persegi). Tetapi pada pelaksanaannya redistribus! tanah bekas obyek Landreform tersebut mengalami penyimpangan, yang sebagian diolah orang-orang yang tidak berhak menerimanya den sebagian telah diredistribusikan kepada warga yang memerlukan, namun ada sejumlah warga penerima tanah bekas obyek landreform tersebut yang belum melunasi ganti rugi yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengatahui proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform tersebut. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik wawancara, dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis datanya secara kwalitatif. Pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi ciliaksanakan kurang profesional hal ini terlihat adanya sebagian orang yang memiliki tanah melebihi batas maksimum yang tidak disentuh hukum karena unsur kedekatan dengan perangkat desa. Dan proses pernbayaran ganti kerugian dari masyarakat penerimapun tidak lancar. Redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Femerintah Nomor 224 tallun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 8, 9 dan 14. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas obyek Landreform Di Desa Suradadi, belum kelihatan hasilnya dalam anti kurang signifikan dalam penyelesaian di lapangan hal ini dapat diketahui dari tidak adanya keijasama yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dengan Pemerintahan Kabupaten Tegal begitu Pula dengan masyarakat setempat tidak diikutkan dalam upaya penyelesaian kasus tanah tersebut.