IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH

Abstract

During perform study on the implementation of The Act Number 34 Of 2000, about the alteration of The Act Number 18 Of 1997; about Regional Tax and Regional Retribution entirely on Central Java Governmental Province, has done to obtain any answer of question concerning the implementation of The Act Number 34 Of 2000, all at once as policy strategic step of Central Java Province Government to solve any problem which must be faced. The method that used in this study is juridical sociological method, which is by examining the implementation of The Act Number 34 Of 2000 within Central Java Province Government. The population used in this study is set of equipment in Central Java Province whose duty to apply any Regional Regulation of Central Java in Tax and Retribution field. The sample in the study is Local Revenue Service of Central Java and Law Bureau of Local Secretary Central Java Province, while the respondents were any officials in Revenue Service of Central Java Province and Law Bureau of Local Secretary Central Java Province. In order to operate a govermental and development based on regional autonomy as held in The Act Number 22 Of 1999 about Local Governmental, so that the Government of Central Java Province requere a planty fund. In due to observe funding source according to The Act Number 34 Of 2000, The Government of Central Java Province has published Regional Regulation in tax and Regional Retribution. Regional Retribution is a law foundation of government of Central Java Province, to collect tax and regional retribution in Central Java Province. Regional income of Central Java Province in tax sector and regional retribution has increased annually and contribute in government budgeting and development. Contrary, The Act Number 34 Of 2000 has some weakness; therefore, the government of Central Java Province has taken certain public police strategy to overcome each problem in every year. Dengan mengadakan penelitian mengenai implementqsi Undang¬undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sekaligus langkah strategi kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk rnernecahkan permasalahan-pennasalahan yang dihadapi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menelaah tentang implernentasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 di lingkungan Pernerintah Propinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk rnelaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, sedangkan respondennya adalah Pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berdasarkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pernerintah Propinsi Jawa Tengah memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk rnenggali sumber-sumber dana tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pernerintah Propinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan-peraturan Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah. Peraturan-peraturan Daerah tersebut sebagai landasan hukurn dad Pernerintah Propinsi Jawa Tengah untuk memungut pajak dan retribusi daerah di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Pendapatan daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dari sektor pajak dan retribusi daerah selalu meningkat setiap tahun dan dapat menopang pernbiayaan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 itu sendiri mempunyai kelemahan-kelemahan yang implementasinya oleh Pernerintah Propinsi Jawa Tengah dilakukan dengan strategi arah kebijakan umum yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.