PELAKSANAAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT MENURUT HUKUM • ADAT SETELAH KELUARNYA UU NOMOR 16 TAHUN 1964 ( SUATU STUD! TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN PENGGARAP DI PERKAMPUNGAN NELAYAN TAMBAK LOROK KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG )

Abstract

Since the Indonesia independence, the Indonesian Republic government has tried to achieve a justice and prosperous society. This is always the aim of our past, present and future government policy. One of the law product is expected to be able to create a justice and prosperous society is the fishery profit sharing law (UU No. 16 year 1964). As we know, this law arrange the profit sharing among the fisherman and thw earthen and former society. Concerning the above statement, this research is specialized for the fisherman profit sharing. In article 3 verses (1) law No. 16 year 1964 it is state that : If a fishery business carried out above the profit sharing agreement, the profit has to be given to the fisherman servant at least as follows : a. If the sailboat is used : minimum 75 % from the net gross b. If a motorship is used : minimum 40 % from the net gross. The method used in this research is sosiological yuridical approach method, because it has a connection between the yuridical factor and sosiological factors. The spesification used in this research is the analysis research description. The formulation of sampling method used in this research is the random sampling. The collected data are included the primary data (interview and observation) and secondary data (documentation). The method of data analysis used in this research is the qualitative analysis. The part of profit that a fisherman servant gets for the profit sharing has been done since long time ago in the fisherman area Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas in above the minimum level that has been decided on law No. 16 year 1964 of the Fishery Profit Sharing, even sometimes it can be until 75 %. Actually according to this law, a fisherman servant in the fisherman residential area will have a prosperous life, but in the fact it not like that. It is because the income of the fisherman can not be assured (because the fisherman's job is depend on the nature). The average income of a fisherman servant in one time fishing is approximately Rp 20.000,- and it can be used only for this daily cost of living whit around 6 children, whereas the cost of education of this children can only be afforded if they have more money for that. The profit sharing system has been cone for generations in the fisherman area Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas is already above the minimal certainty of the law No. 16 year 1964 about the fishery profit sharing. Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Melalui pembangunan yang telah, sedang dan akan digiatkan ini, diharapkan cita-cita tersebut di atas dapat tercapai. Salah satu produk hukum yang diharapkan bisa mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur adalah UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dikhususkan pada bagi hasil nelayan. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa: Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berilcut : a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuhpuluh lima perseratus) dari hasil bersih; b. Jika dipergunakan kapal motor • minimum 40% (empatpuluh perseratus) dari hasil bersih: Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena ada keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor empiris. spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah random sampling. Data yang dikumpulkan meliputi data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumentasi). Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap (jurak) dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-temurun di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas sudah di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, bahkan bisa mencapai 75 %. Seharusnya berdasarkan hal tersebut maka tingkat kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan di sana juga lebih baik, tetapi kenyataan yang terlihat di lapangan tidak menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut disebablcan karena pendapatan nelayan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya (karena pekeijaan nelayan berhubungan dengan alam). Dapat dirata¬ratakan pendapatan seorang nelayan penggarap dalam satu kali melaut adalah ± Rp 20.000,- dipergunakan untuk menghidupi seluruh keluarganya yang rata-rata berjumlah 6 orang tiap keluarga, padahal harga barang-barang kebutuhan terus merangkak naik, sehingga pendapatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sedangkan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya mereka hanya melakukannya sebatas kemampuan mereka saja. Sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku menurut kebiasaan di perkampungan nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas dan dilaksanakan secara turun-temurun temyata sudah di atas ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.