PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Abstract

Rights transitionof lands because of donation has to accomplish through procedure which is appropriate with exist regulation. Because of that, the right transition of lands because of donation has to be registrated in land office to gain certain law in the shape of certificates, therefore the lands status will be clear, it is not only about the burdens, the widht, but also the rights that in herent to it. Sudirman Kartodiprojo gave the definition of donation, that is the allotment of the whole or the parts of the wealthy when the owner is still a live. According to prescriptive law, the basic motivation of the donation is not different with the motivation of the unallowance allotment of left wealth to the joint heirs that do not have rights, that is somah wealthy which is the basic material life serving for somah community in concerned and also their generation. This donation is a way for the donatoir to give his/ her property directly to his/ her children. The close method that will be use in this research is closing method of judicial and empirical. The research spesification are descriptive analysis. The sample method definition which is use are purposive sampling. The writer take a sample BPN Kabupaten Demak, BPS Kabupaten Demak, Pengadilan Negari Demak sub law, 2 PPAT, Camat Bonang as PPAT, 2 villages in Kecamatan Bonang, they are Desa Margolinduk dan Desa Purworejo, 4 people public figures and 10 people who that do donation in prescriptive way. Data collection has been done with primary data (interview) and secondary data. The method of data analysis are descriptive analysis. Practically, in Kecamatan Bonang Kabupaten Demakthere are still a lot of peoples do the donation without get through law prosedure that has been settled and then make difficulties for many sides because the certain law of the making of the donation oes not exist. They do the donation just in orally way without do the noting about that will be donated, or is done written way with is testified by public fisgure/ traditional figures or the head of the village and his officers, without get through PPAT. Where as in chapter 37 text (1) Peraturan Pemerintah No. 24, 1997 about Lands Registration has been mentioned clearly, the point is the rights transition of donation lands only can be registered it is proved using akta that is made by PPAT who gets competence due to certain regulation that take a place, there fore to the donation that is done with pespective way, the side (donation receiver) gets difficults when he/ she will registrate the rights transition of the lands in land office. There are obstacles that appears in the implementation of registration of rights of lands because of donation prescriptively in lands office that is certainly has to get the follow up and done expedients to solve it as explained above. Peralihan hak atas tanah karena hibah harus dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu peralihan hak atas tanah karena hibah hams didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk memperoleh kapastian hukum berupa sertipikat, sehingga status tanahnya akan jelas, baik mengenai batas-batas, luas, maupun hak-hak yang melekat padanya. Soedirman Kartodiprojo memberikan definisi penghibahan, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. Menurut Hukum Adat, dasar pokok atas motif dari penghibahan tidak berbeda dengan motif tidak memperbolehkan membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang tidak berhak, yaitu harta kekayaan somah yang merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga somah yang bersangkutan serta keturunannya. Penghibahan ini merupakan cara bagi si penghibah untuk memberikan harta miliknya secara langsung kepada anak¬anaknya. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penulis mengambil sampel : BPN Kabupaten Demak, BPS Kabupaten Demak, Pengadilan Negeri Demak seksi Hukum, 2 Orang PPAT, Camat Bonang sebagai PPAT, 2 desa di Kecamatan Bonang, yaitu Desa Margolinduk dan Desa Purworejo, 2 orang tokoh masyarakat dan 10 orang warga masyarakat yang melakukan penghibahan secara adat. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer (wawancara) dan data sekunder. Metode analisa data adalah deskriptif analitis. Di dalam prakteknya, di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak masih banyak orang yang melakukan penghibahan tanpa melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan dan menimbulkan kesulitan terhadap banyak pihak karena kepastian hukum atas perbuatan hibah tersebut tidak ada. Mereka melakukan penghibahan hanya secara lisan saja tanpa dilakukan pencatatan tentang apa yang dihibahkan, atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh para pemuka masyarakat/ adat atau kepala desa dan perangkatnya saja, tanpa melalui PPAT. Padahal di dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah disebutkan dengan jelas, yang intinya adalah bahwa peralihan hak atas tanah hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap penghibahan yang dilakukan secara adat, para pihak (si penerima hibah) mengalami kesulitan pada waktu akan mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan. Terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendattaran hak atas tanah karena hibah secara adat di Kantor Pertanahan yang tenth saja hams mendapatkan tindak lanjut dan dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.