PRAKTEK PEMBUATAN AKTA TANAH OLEH CAMAT DALAM KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA SELAKU PPAT SEMENTARA DI KABUPATEN FONTIANAK KALIMANTAN KARAT

Abstract

Abstraksi Penelitian tentang praktek pembuatan akta tanah oleh Camat dalam kedudukan dan fungsinya selaku PPAT Sementara bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan praktek pembuatan akta tanah oleh Camat selaku PPAT Sementara, kesalahan - kesalahan yang dilakukan dan faktor-faktor penyebabnya serta akibat hukum yang timbul atas kesalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu yang menggambarkan secara faktual keadaan di lapangan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat. Teknik penentuan sampel yaitu purposive sampling. Data yang dikumpulkan adalah terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara dan pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang disusun secara sistematis yuridis dalam bentuk karya ilmiah thesis. Dad hasil penelitian di enam kecamatan bahwa praktek pembuatan akta tanah harus melalui tahap-tahap yaitu persiapan pembuatan akta, pelaksanaan pembuatan akta serta pendaftaran dan penyampaian akta di Kantor Pertanahan dan dalam pelaksanaannya oleh keenam Camat tersebut sering melakukan kesalahan-kesalahan dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku seperti tidak melakukan pemeriksaan sertifikat asli di Kantor Pertanahan sebelum pembuatan akta tanah, tidak memenuhi syarat-syarat formal, tidak memenuhi syarat-syarat material, pembuatan komparisi dan pembuatan isi akta. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan PPAT Sementara terutama mengenai keahlian khusus yang dimilkinya , penerapan sanksi yang diatur sesuai peraturan tidak diterapkan dan aparat pelaksana pembinaan dan pengawasan yaitu Kantor Pertanahan yang tidak melakukan tugas sesuai yang diatur undang-undang. Sebagai akibatnya, para Camat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai PPAT Sementara dengan benar. Para Camat dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya selalu melinnpahkan kepada stafnya. Untuk menghindari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya undang-undang yang mengatur sanksi secara tegas terhadap setiap kesalahan - kesalahan yang dilakukan, baik terhadap Camat selaku PPAT Semantara maupun terhadap aparat Kantor Pertanahan sebagai pembina dan pengawas PPAT Sementara, sehinga para aparat tidak dapat dengan mudah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum yang timbul dari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan tidak mempengaruhi kepastian hukum atas akta yang dibuat oleh PPAT Sementara, kecuali tidak melakukan pemeriksaan guna penyesuaian sertifikat asli dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebelum pembuatan akta tanah, maka terhadap kelalaian ini berakibat batal demi hukurn atas akta yang dibuat, jika ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan. The research about practice of making land act by the chief of district in status and function as temporary PPAT in intended to know and understand the problem related to practice of making land act by the chief of district as temporary PPAT, mistakes done and and reason factors also law impact because of that mistakes. The research done is in the form of analytical descriptive observation, that describes factual condition on that area in Pontianak regency, West Kalimantan. Tecnique of taking sample is purposive sampling, The data collected were primary and secondary data. The technique for collecting the primary data was interview ; documentary study is done for collecting the secondary data, and then analized by qualitative method that is arranged juridical systematically in the shape of scientific work thesis. From the research in six regencies that practice of making land act had to through several steps like making act preparation, making act implementation, and also registration and act presentation in Agrarian Board and in implementation by six chiefs of district often made mistaken and neglected valid rules, for instance they did not check authentic certificate in Agrarian Board before making land act, did not fulfill formal requirements, did not fulifil material requirements, making comparison, and making act content. It is caused by education rate by temporary PPAT especially about special ablity of them, penal application that is controlled according to the rules did not be implemented and official of implementation and supervision, means that Agrarian Board did not the tasks according to the laws. As the result, the chief is not responsible as temporary PPAT correctly. The chiefs of district in doing their funcsion and status always give in it to their staffs. To avoid that things, the laws have supposed to control penalization drastically toward every mistakes done, either the chief as temporary PPAT or Agrarian Board official as guidance and supervision of temporary PPAT, so that he official do not influence definite law of act that is made by temporary PPAT, except they do not do correction for authentic certificate adjustment by the lists on Agrarian Board before the making land act, so toward this negligence affect cancellation for law for the act, if in fact that certificate do not be signed up in Agrarian Board.