ASPEK-ASPEK KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mencapai pembangunan yang dicita-citakan diperlukan pembiayaan dan salah satu sumber pembiayaan adalah dari sektor pajak. Namun di dalam pemungutan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan dirasakan ketidakadilan pemungutannya. Ketidakadilan tersebut adalah adanya ketidaksesuaian pungutan dengan data objek pajak yang ada di lapangan. Berdasarkan dari hal tersebut di atas maka penulis mengangkat permasalahan, bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi pemerintah dan wajib pajak bumi dan bangunan dalam mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Yuridis adalah mempelajari peraturan- peraturan yang berkaitan dengan hukum pajak dan dari segi sosiologis adalah dampak penerapan hukum pajak tersebut di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum setempat dalam mewujudkan keadilan dalam perpajakan. Penentuan sampel digunakan metode purposive sampling sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analistis yaitu dengan cara melakukan penganalisaan data-data yang diperoleh di lapangan dengan landasan- landasan teori yang ada. Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menuntut agar daerah mampu untuk mengatur masalah keuangan sendiri, maka pemerintah Kota Semarang perlu nnelakukan beberapa persiapan agar sasaran mengenai masalah dalam pemungutan pajak dapat terlaksana dengan balk yang pada akhirnya akan memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Adapun persiapan yang harus dilakukan adalah menyangkut sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang dominan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Meskipun di Indonesia sejak tahun 1931 telah mulai diperkenalkan sistem self assessment yang berarti wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang, namun sistem ini dalam pelaksanaannya mengalami banyak hambatan. Hal mana disebabkan oleh faktor hukumnya, faktor sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum maupun faktor budaya masyarakat itu sendiri. JUSTICE ASPECTS OF LAND AND BUILDING TAX COLLECTION IN SEMARANG CITY The objective of Indonesia national development is prosperous and just society based on Pancasila (Five Principles) and 1945 Constitution. Of course, it needs expenses to achieve the dreamed development. One of the expenses is tax sector. However, it was felt unjust in its collection especially for tax of land and building. The unjust is inappropriate of collecting with the data of tax object in reality. Based on the above, the author raises the following problems how the implementation of collecting of land and building tax conducted by Semarang District Government and what factors be barriers to the government and land and building tax payer in realizing tax system justice. The used method of this research is socio-legal approach. Legal approach conducted by learning regulations related to tax law. Sociological approach done by viewing the impact of tax law enforcement in society. Specipication of this research is analytical descriptive by explaining, describing or by revealing the local legal system in realizing justice in taxation. The used sample method is purposive sampling and analytical descriptive for data analyses method by analizyng the obtained data with theoretical basis. In relation to Law No 22/1999 on Decentralization (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah) in which the government have to manage its own budget, so the Semarang District Government have to prepare in order to achieve the target and it is finally hoped giving justness to taxpayer. Human resource is the underlying factor regarding the preparations. Human resources also constitutes significant factor to increase the state income by tax. Although self-assessment system had been known in Indonesia since 1931 that means taxpayer is trusted to assess the owed tax, but the system faces several barriers to implement it. The barriers are as follows: legal, facilities and its proponent to legal enforcement and legal culture.