Pelaksanaan Pensertifikatan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nonnor 24 Tahun 1907 (Tinjauan Yuridis Kasus di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)

SETYAWATI , NOVANA (2004) Pelaksanaan Pensertifikatan Hak Atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nonnor 24 Tahun 1907 (Tinjauan Yuridis Kasus di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
2559Kb

Abstract

Pelaksanaan Pensertifikatan Hak Atas Taimh Oleh Kantor Pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Thum 1997 (Tinjauan Yuridis Kasus Di Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas) Pendaftaran tanah bagi pemilik tanah bertujuan untuk memperoleh sertifikat hak atas tanahnya dan memperoleh kepastian hukum yang kuat. Tetapi dalam kenyataan dalam prakteknya di Kabupaten Banyumas justru tidak dapat melakukan pendaftaran tanah dengan mudah. Hal ini dilihat dari seorang pembeli tanah yang sudah melakukan jual beli sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku ternyata mengalami hambatan-hambatan dalam memperoleh sertifikat Hak Milik atas tanah. Tujuan penelitian tesis ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pensertifikatan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan; lchususnya dalam praktek pelaksanaan pendaftaran peralihan, hak atas tanah Hak Milik karena jual bell di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Pendaftaran peralihan hak baik itu melalui jual beli maupun lainnya harus dibuktikan dengan akta PPAT. Sebab apabila jual beli tidak dibuktikan dengan akta PPAT, maka pembeli mungkin akan mengalami kesukaran untuk membuktikan haknya atas tanah yang telah ,dibelinya itu. THE RIGHT OF OWNERSHIP CERTIFICATION BY THE LAND OFFICE (ICANTOR PERTANAHAN) BASED ON GOVERNMENT REGULATION NO 24 YEAR 1997 (A LEGAL STUDY AT SUDAGARAN COUNTRY, BANYUMAS DISTRICT, BANYUMAS MUNICIPAL) The land owner needs to register his land in order to get both the right of ownership certification and a definite legal protection. The real situation at Banyumas Municipal, the registration process is not that simple. A real property buyer had been bought a land in correspond with the legal rules was faced with some obstacles in order to get his right of ownership certification of the land. This research aim is to find some factors that hampered the certification action by the Land Office based on Government Regulation no 24 year 1997. This research is using an empirical legal research method, a combining method of scientific methods and the reality in the society, especially the practice of transferring the right of ownership certification by buying and selling at banyumas municipal. The registration of the right's transfer both by buying and selling and the other methods has to prove by PPAT certificate. If it was not the buyer might get trouble in proving his right towards the land been bought.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:10767
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:17 May 2010 20:59
Last Modified:17 May 2010 20:59

Repository Staff Only: item control page