POLA PENGUASAAN TANAH ADAT MENURUT HUKUM ADAT SUKU SASAK SETELAH BERLAKUNYA UUPA DI DESA BAYAN KABUPATEN LOMBOK GARAI

Abstract

Pola Penguasaan Tanah Adat Menurut Hukum Adat Suku Sasak Setelah Berlakunya UUPA Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Barat Oleh: Saipul Rahman,SH B4B 001187 Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai sekarang permasalahan, mengenai tanah pada akhir-akhir meningkat culcup tinggi. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dalarir masyarakat. Dilain pihak tanah yang timbul lepas dari masyarakat secara_ nasional meningkat dan kebutuhan akan tanah sangat penting balk untuk pertanian, perumahan, industri-industri dan lain sebagainya, dengan kondisi seperti ini membawa akibat akan meningkatnya harga tanah tersebut. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis-empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, balk primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kwalitatif. Pada masyarakat suku Sasak yang mendiami pulau Lombok hak (kelompok) atas tanah telah lama mengenal dengan sebuah 'per' pada dasarnya 'paer' merupakan wilayah yang dihuni, dikuasai, atau dimiliki oleh suatu peguyuban (persekutuan) hidup seperti desa, keliangan, banjar dan lain-lainnya. bentuk penguasaan tanah di daerah pedesaan pada umumnya di pulau Lombok, antara lain gadai tanah, nyakap dan jual tahunan. Adapun pola penguasaan tanah adat (ulayat) oleh masyarakat' persekutuan adat suku Sasak antara lain: pauman gubuk, pecatu dan aguman. Di lingkungan Kabupaten Lombok Barat NTB, selain adanyl tanah adat yang dialih fungsikan sebagai obyek pariwisata, juga ada tanah adat yang dikonversi menjadi hak milik, balk hak milik perorangan maupun oleh masyarakat persekutuan hukum adat setempat yang sesuai dengan ketentuan Pasal II konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Manakala: tanah adat dialihkan menjadi tanah hak milik perorangan tanpa - sepengetahuan para tokoh-tokoh adat maupun masyarakat adat setempat, maka timbulah pesoalan yang serius didalam masyarakat adat di Desa Bayan, yang sampai saat ini belum ada penyelesaian. Tanah adat yang ada di daerah Kabupaten Lombok Barat NTB kegunaanya sangat besar sekali balk untuk sarana penunjang kehidupan masyarakat hukum adat yang ada di sekitarnya maupun sebagai tempat sarana dan prasarana pariwisata, ini dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah karena telah memberikan kontribusi besar untuk APBD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). The Pattern of Custom Land Authorizing According to The Custom Law of Sasak Tribe After the Valid of Agrarian Law (UUPA) in Bayan Village, West Lombok Regency By: Saipul Rahman, SH. B4B 001187 Since the valid 01' The Agrarian Law to present, the problems about land recently increase significantly along with the increasing of economic activity of people. On the other side, the land emerged and released of people in national is increased and the needs of land is very important both for agriculture, housing, industries, and so on, by the such condition brings the cause of the increasing of land price. This research employed a juridical empiric approach. In the data collection and legal material, both primary and secondary, the cases collected through observation, interview, and legal document study, whereas the analysis technique was done qualitatively. At Sasak Tribe community that reside Lombok island, the right (in group) on land have been, such a long time, known by a "paer". Basically "paer" is a territory occupied, authorized, or belonged by a life association such as village, "keliangan", "banjar", etc. In general, the form of village land authorizing in Lombok such as land pawn, "nyakap" and annual selling. The pattern of custom land authorizing (ulayat) by the custom association community of Sasak tribe such as; "pauman gubuk", "pecatu", and "aguman". In West Lombok Regency NTB, instead of custom land that transferred as tourism resort, there are also custom land that are converted into property, both individual property and the association community of local custom law according to the stipulation of Article II of The Agrarian Law Convertion. When the custom land changed into individual land property without with the knowledge of the custom figures or local custom society, so the serious problem emerged in custom society of Bayan Village that is up to now there is no solution for it. The custom lands which is exist in West Lombok Regency of NTB, the benefit is so great both for the life support facility of custom law community in surrounding and as the torusim resort facility, the benefit is felt by the Regency Government because they have provided a great contribution for Regency Budget (APBD) from the Regency Original Income (PAD).