TINJAUAN YURIDIS FISKAL TERHADAP PRAKTEK PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS WARISAN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

Abstract

Salah satu tolok ukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut, dan kebijakan yang sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah sebagai stabilisator perekonomian adalah dengan kebijakan fiskal. Hal ini diwarnai dengan terjadinya beberapa kali reformasi perpajakan (tax reform) di Indonesia, yaitu pada tahun 1983, 1994 / 1997 dan 2000. Pada tax reform yang ketiga pada tahun 2000 peraturan perundang-undangan perpajakan yang diberlakukan diantaranya adalah UU Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Salah satu ketentuan barn yang diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2000 dan tidak diatur dalam UU Nomor 21 tahun 1997 adalah mengenai objek pajak warisan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 UU Nomor 20 tahun 2000. Dengan adanya ketentuan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mempermasalahkan bagaimana penetapan objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas warisan tanah dan/atau bangunan, penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) atas objek warisan tanah dan/atau bangunan serta implementasi Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 UU Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas objek pajak berupa warisan tanah dan/atau bangunan ditinjau dari sudut yuridis fiskal. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridiss empiris. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan peraturan-peraturan/teori-teori perpajakan yang ada, terutama yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 UU Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengenai objek pajak warisan. Dan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai objek pajak warisan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian baik bagi pemerintah, Wajib Pajak maupun pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk memungut pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Untuk itu UU Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan khususnya Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 yang mengatur mengenai ketentuan objek pajak warisan harus segera direvisi agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang akhirnya dapat memberikan rasa keadilan baik dengan negara maupun warganya. One of the measuring rods of a country economic succesfulness is its economic growth and also its government important policy as the economic stabilizer that is its fiscal policy. It indicated by several times of tax reforms that happened in indonesia in 1983, 1994 / 1997 and 2000. One of the tax rules and regulations which was used by the third tax reform was UU Nomor 20 tahun 2000 about Perubahan Atas (The Changes) on UU Nomor 21 tahun 1997 about Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tax For Having the Right on Land and Building). One of the new regulations which was not stated in UU Nomor 21 tahun 1997 but was stated in UU Nomor 20 Tahun 2000 was about inheritance tax object stated in section 2 subsction (2) letter a number 5 UU Nomor 20 tahun 2000. Considering the regulation, the writer interested to conduct a research by analysing the problem of how the object establisment of Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan on inherited land and/or biulding, the establishment of Nilai Perolehan Objevt Pajak Tidak Kena Pajak (Untaxed Tax Object Achievement (NPOPTKP)) om building and/or land inheritance object and also the implementation of section 2 subsection (2) letter a number 5 UU Nomor 20 tahun 2000 about tax object Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan in the form of land and/or building inheritance from fiscal juridical point of view. In conducting this research, the writer used emphiric juridical method. By using the method, the writer hoped to be able to know the implementation of tax rules and regulations / theories, especially the ones which have relation with the regulation of section 2 subsection (2) letter a number 5 UU Nomor 20 tahun 2000 about Perubahan Atas UU Nomor 21 tahun 1997 about Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan of inheritance tax object. The result of the research was the rules and regulations about inheritance tax object from Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan were not be able to give full guarantee on the law assurance which then resulted some lost to the government, Tax Obligation, or even to the officers who were given the authority to collect tax for Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, in this case is Pejabat Pembuat Akta Tanah (Land Certificate Issuer Officer (PPAT)) and Pejabat Badan Pertanahan Nasional (National Land Department Officer (BPN)). Therefor, UU Nomor 20 tahun 2000 about Perubahan Atas UU Nomor 21 tahun 1997 about Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan especially section 2 subsection (2) letter a number 5 which rules the regulation for inheritance tax object has to be revised immediately. Thus, It will be able to give guarantee for law assurance which eventually can bring justice both for the country and also the citizens.