PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU DI KOTA SEMARANG

Wismono, Libertus (2003) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
2466Kb

Abstract

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAAN Dl LINGKUNGAN KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU DI KOTA SEMARANG. Wismono,SH, Tesis 82 halaman. Program Studi Magister Kenotariatan. Program Pawn Satjana Universitas Diponegoro Semarang. Konsep industrial yang mendasar adalah bahwa pihak - pihak sebagai para pelaku dalam produksi khususnya pekerja dan pengusaha merupakan mitra usaha dan bukan sebaliknya, sehingga mereka memiliki kepemtingan. yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan produktivitas kerja untuk terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha. Dengan masuknya pengaturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per-05/Per/1986, yang selanjutnya diatur secara berturut-turut oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, terahkir dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian yang diperuntukan terhadap suatu pekerjaan yang sifatnya dalam selesai dalam waktu tertentu, namun klasifikasi terhadap pekerjaan yang dalam kategori sifatnya dapat selesai dalam waktu tertentu implementasinya menjadi tidak jelas, dikarenakan kepentingan dunia usaha itu sendiri, sehingga menciptakan konsep industrial yang saling berhadapan, pembakuan konsep dari jenis pekerjaan yang merupakan bagian waktu tertentu menjadi begitu urgen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, lokasi penelitian adalah pada perusahaan - perusahaan di lingkungan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang. Dan hasil penelitian diketahui bahwa terjadi perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyangkut jenis pekerjaannya, hal ini dipengaruhi oleh kepentingaripraktis dari pengusaha menyangkut biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, karena dengan menggunakan tenaga kerja waktu tertentu biaya produksi dapat lebih di hemat, penyelesaian sengketa lebih banyak diseiesaikan dengan cara damai, dimana pihak pengusaha memberikan suatu kompensasi yang tidak disebut pesangon, hal ini dimaksudkan untuk menjaga image pengusaha dari konflik terbuka dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyelesaian ini biasanya juga merupakan usulan dad Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu sendiri guna mencegah hal yang lebih buruk THE IMPLEMENTATION OF A CERTAIN PERIOD WORKING AGREEMENT AT COMPANIES IN SEMARANG, KELURAHAN KARANGANYAR, KECAMATAN TUGU. Libertus Wismono, SH, Thesis 80 pages, Magister Notariat Program, Post- Graduate Program Diponegoro University,Semarang. The basic concept of industry is all people who run the business, especially employee and employer, are business partner. They gave the same interest thet is to increase the welfare without ignoring the productivity. The certain period working agreement is based on Peraturan Menteri Tenaga Kerja number Per-05/Per/1986 and inplementation is ruled by Undang - Undang number 26 tahun 2002 and Undang - Undang number 13 tahun 2003. The agreement is for the job that has a certain period. The classification of this job is difficult to implement. It is because of the business interests theirself so that it creates the contrary business concept. The standardization of the job becomes so urgent. This research is a juridic sosiologis research. The data used are primary and secondary data. The research is conducted at companies in Semarang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu. The conclusion is there is the difference on interpreting the kod of job. The practical interests of employer influent the occurance of this deiference. The employer has to lessen the production cost. When the conflict occur, it can be solved by peaceful way and the employer does not have to pay lay-off-fund. With no conflict laid-off, the company's image is preserved well. The idea of this was is usually from Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi in order not to become worse.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:10753
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:17 May 2010 19:58
Last Modified:17 May 2010 19:58

Repository Staff Only: item control page