PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman)

Abstract

Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Menurut Hukum Islam (study pada Pengadilan Agama Sleman), RAHADYAN SETIAWAN, SH.106 halaman, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan. Program Magister Universitas Diponegoro. Pembagian waris dalam sistem Hukum Islam melalui lembaga Peradilan Agama sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, tetapi seiring dengan perjalanan waktu pembagian warisan dengan. menggunakan Hukum Islam di Peradilan Agama di cabut oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagai gantinya kewenangan menangani perkara warisan di alihkan ke Pengadilan Negeri yang dengan dasar pemeriksaan berdasarkan hukum Adat atau Hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum adat (teori receptie). Setelah Indonesia merdeka keinginan untuk menghidupkan kembali kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara waris makin nampak dan puncaknya adalah di berlakukannya Undang¬Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan diberlakukan praturan-praturan tersebut maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan penilh dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Salah satu aspek utama dalam pembahasan tesis ini yaitu masalah pelaksanaan warisan yang dilakukan berdasarkan produk-produk Pengadilan Agama. Dalam proses pelaksanaan produk Pengadilan Agama tersebut untuk perkara warisan akan timbul masalah-masalah dan hambatan¬hambatan. Oleh karena itu tesis ini diberi judul : PELAKSANAAN PEMBAGIAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (Study pada Pengadilan Agama SIeman). Hambatan dalam pembagian waris sama saja hambatan dalam menegakan hukum, sebab pelaksanaan pembagian waris dimulai setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim tersebut adalah hukum bagi pihak-pihak yang berperkara secara khusus dan menjadi hukum secara umum bagi masyarakat. Putusan hakim harus dihormati dan dijalankan, sebab putusan hakim tersebut melalui pertimbangan-pertimbangan serta berdasarkan dan penafsiran terhadap dalil¬dalil Al-Qur'an, Hadist, ataupun ljtihat yang pertanggung jawabanya langsung kepada Allah SWT. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang ditunjang dengan sosiologi yaitu didasarkan pada peraturan-peraturan serta hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan serta berdasarkan dengan kenyataan di dalam masyrakat. Dad hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa: (1)Tatacara pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama bermula dari suatu Penetapan dan Putusan Perkara yang sebelumnya telah melalui hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama.(2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan warisan datang dari pihak terhukum yang tidak segera melaksanaakan putusan hakim serta hambatan-hambatan dalam pengeksekusiannya serta jenis dan sifat objek yang disengketakan yang akan dibagikan. (3) Timbulnya permasalahan dalam penerapan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berkaitan dalam masalah warisan adalah adanya hak opsi dan sengketa hak milik yang dapat menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan. The implementation of the distribution of heritage based on the Islamic law (Study at Sleman Religion Court ), Rahadyan Setiawan, SH. 106 pages, thesis, Semarang, Notary Magistre Study Program. The Program of Magistre Diponegoro University. The distribution of heritage in the Islamic law system through the Religion Court institution has already existed since Hindia Belanda goverment, but as time passes, the distribution of heritage by using the Islamic law in the religion court had been withdrawn by the Hindia Belanda goverment and as the substitute by the authority to handle the heir case is given to the public court according to the checking based on the Adat law or the Islamic law which has become part of the customary law (theory receptie). After Indonesian Independence, the wish to activate the authority of Islamic Court to ward the heir case appeared clearly, and the peak of this matter is the effectiveness of the constitution number. 7/1989 about the Religion Court and the Islamic Law Compilation. By making the rules to be in effect, the Religion Court has the full authority to check and decide the certain civil case to the Islamic people. One major aspect in this thesis about the heir matters that are done based on the Religion Court Products. In using those Religion Court Products for the matters, there will be several problems and obstacles appear. Based on those reasons, this title of this thesis is: The Implementation of the Distribution of heir based on the Islamic Law (Study at Sleman Religion Court) The obstacle in the distribution of heir is similar with the obstacle in up holding the law, because the implementation of the heir distribution will be started after the judge decision, which has the Strict Law Strength. The judge decision will become laws for the certain litigate persons and become the general laws for people. The judge decision should be done and respected, because the judge decisions have been reached through several value judgments and based on the Al-Qur'an, Hadist, and ljtihat which should be responsible directly to Allah SIAM The approaching method being used is the normative juridical which is supported by the sociology based on the regulations and law which is closely related with the problems and based on the reality in the community. From the result of the survey and discussions, it is found out that: 1. The legal structure implementation in the distribution of heir in the Religion Court started from determining and reaching the decision of a case through the judicial procedure in the judicature religion. 2. The obstacles which appear in the implementation of heir coming from the sentenced person that is not doing the judge decision and some obstacles during the execution and the kind and characteristic of the object being law suited will be distributed. 3. The emerge in the implementation of the constitution number.7/1989 related to the inheritance is the optional right and the lawsuit of properties which can cause the lawsuit of authority to bring to justice among judicature area.