PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI

SUMITRO, SUMITRO (2003) PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3699Kb

Abstract

PERJANJIAN BAGI HASH, PERICEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN ICERINCI PROPINSI JAMB! Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hash l umum dijumpai di Indonesia, setiap daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri Di Sumatera Barat dikenal dengan nama "memperduai", di Jawa dikenal dengan nama "moro atau martelu", di Lombok dikenal "nyakap" dan di Sulawesi dikenal dengan sebutan "teseng". Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dikenal juga lembaga perjanjian bagi hasil. Oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah "nduoi' dart "nigoi". Dalam perjanjian itu yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis. Hukum adat sebagai hulcum positif merupakan suatu rangkaian norma hukum menjadi pegangan bersama dalam kehidupan masyarakat. Berlakunya hukum adat dalam masyarakat merupakan manivestasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai asas umum di dalam hukum adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan, dan peternakan. Terjadinya perjanjian bagi basil antara pemilik tanah perkebunan dengan petani penggarap, dikarenakan pemiliki tanah memiliki tanah garapan yang cukup luas dan tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri karena tenaga yang tersedia sangat terbatas, oleh karena itu mereka menyerahkan tanah perkebunan tersebut untulc diolah petani penggarap, dengan harapan tanahnya akan tetap menghasilkan. Dalam rangka untuk melindungi petani penggarap tersebut terhadap praktek- pralctek yang sangat merugikan, mereka yang berhak atas tanah, maka dalam bidang hukum Agraria telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil. Namun dalam kenyataan sehari-hari di dal= kehidupan masyarakat perjanjian bagi basil tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, masyarakat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci berpedoman pada kebiasaan- kebiasaan setempat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis adalah Yuridis Empiris, yaitu mempelajari hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat Deslcriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan/observasi dan wawancara/interview, penentuan populasi dan sampel mempergunakan Simple Random Sampling. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis kualitatif akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data penyajian data verifikasi data. Dalam hasil penelitian tesis ini penulis melihat mengamati bahwa perjanjian bagi basil perkebunan ralcyat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dibuat secara tidak tertulis. Hal ini dikarenakan rasa kepercayaan yang berpatokan kepada kebiasaan setempat. Dimana pelaksanaan pembagian basil perkebunan rakyat terbagi atas dua bentuk yaitu manigoi (dengan perbandingan 2: 1) dan manduoi (dengan perbandingan 1: 1), dengan adanya hak-hak dan kewajiban para pihak terhadap masalah yang ten adi dalam perjanjian bagi basil perkebunan rakyat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan apabila tanpa adanya kesepakatan mereka boleh membawanya kepada se/co naa tigo takah, lembaga naa tigo jinjing keempat Lembaga Alam Masyarakat hulcum adat kerinci khususnya Kecamatan Gunung Raya sampai saat ini masih memegang tanah hukum adat mereka, terutama menyangkut penguasaan tanah wilayat. Ralcyat/masyarakat persekutuan berhak menggarap dan mengambil hasilnya setelah memenuhi syarat-syarat adat. Pemanfaaatan tanah wilayah menurut huk-um adat kerinci bersifat terbuka, diperuntukkan bagi masyarakat persekutuan dengan mectjum arcih ek bentang. Penyelesaian masalah yang timbul dari perjanjian bagi basil perkebunan ralcyat di Kecamatan Gunung Raya dengan jalan membawanya ke lembaga hukum adat. The Arrangement of Profit Share of People's Estate in the District of Gunung Raya, Kerinci Regency, Jambi Province Land cultivation arrangements with profit share have begun to be commonly found ini Indonesia, every region has its own terminology. In West Sumatra it is known as "memeperduai" . In java it is known as "maro or martelu". In Lombok it is known as "nyakap" an in Celebes it is known as "teseng". In the district of Gunung Raya, Kerinci Regency, this profit share agreement was also found. The local inhabitant has known it as "nduoi" and "nigoi". In the agreement, the law acted as unwritten customary law regulations. Customary law as a positive law is a set or law norms, which became a mutual hold in the community life. It was a general base in customary law, that if somebody planted others land with or without agreement, then he was responsible to deliver a part of the land yield to the landowner. This base holds for uncultivated lands, fields, an estate lands, also waters, fishery, and breeding lands. The occurrence of profit share arrangements between the estate landowners and the farm hand resulted from land ownersship of relatively extesive cultivate lands of the landowners an the incapability of the landowners of cultivating their lands by themselves. This resulted in the entrusting of the estate lands to be cultivated by the farm hands. In order to protect the farm hands against the most unfavorable practices, consequently in the Agrarian law, it has been legally established the Act Number 2 Year 1960 regulated the profit share arrangements. However, in dally practices, in community life, the profit share arrangements were not based on the valid regulations, the community of Gunung Raya of Kerinci Regency oriented on the local habits. Approach method used in the thesis study was juridical empirical, which learned about the application of the law in community. The specification of this study was Descriptive. Data collection was done by observation an interview, poulation an sample fixation using the Simple Random Sampling. • Data were analyzed using a qualitative analysuis technique, carried out in three stages, which were data reducation, data presentation, and data verification. The result of the study revealed that the profit share arrangements in the district of Gunung Raya of Kerinci Regency nof Jambi Provices was made in an unwritten manner. This resulted from trust feeling oriented on the local habits. Whereas the practice of profit share arrangements was divided into two forms, these were manigoi (with 2:1 comparison) and manduoi (with 1:1 comparison). The arrangements were provided with the existence of rights and obligations of concerned parties toward the occurred problem in the profit share arrangements between the landowners and the farm hands. The occurred problem should be settled with family spirit discussion. In case there was not any accord, they could bring the problem to the naa tigo jinjing, the fourth Nature Institution. The law community of Kerinci, in particular the district of Gunung Raya, has still hold their customer law land, especially concerning the jurisdiction over the wilayat land. The alliance community has the right to cultivate and to take over the yield after they had fulfilled the customary requirements. The wilayat land use by customary law was with right good will, tor the benefit of the alliance community with meajum arah elo bentang. Problem settlement resulted from profit share arrangements in the district of Gunung Raya was carried out in the customary law institution.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Management
ID Code:10740
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:17 May 2010 18:49
Last Modified:17 May 2010 18:49

Repository Staff Only: item control page