ANAUSIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERNADAP PEMILIK TAMAN YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN DI KABUPATEN KENDAL

Abstract

The existence of various regulations which regulate about policy outlined by government in the framework of land provision in connection with people's life and interest have to be implemented in meeting, however there are still problem which is unfair and less give insurance of law protection and assurance to people whose land affected acquittal. By the issue of Presidential Decree no.55 year of 1993 about land provision for development implementation to public interest, it can be seen as one of law reforms lead to better law system and then it is able to fulfill claim of development need. There are several fundamental and basic principles in Presidential Decree no. 55 year of 1993 which become law reform of land Provision e.g.; institutional, substance, understanding of public interest, scope of activity, customs and manners in holding meeting and determining the form and the amount of compensation. The purpose of the research is to make analysis on Presidential Decree No.55 year of 1993 and Ministry of Agrarian Affairs' regulation/ ka BPN no. I year of 1994 with its implementation. Through this investigation, it is hopefully able to give more comprehensive description about law protection problems to landlords in land provision for public interest. The research method used in this research is normative juridical and sociological juridical. . Whereas it uses analytical-qualitative-inductive-phenomenological approach. The main results from analyzing of data are: 1. Looking at it from an juridical point of view, Presidential Decree No. 55 year of 1993 is the only regulation which regulate land provision for development implementation for public interest in Indonesia. Then it implicates to UU no. 20 year of 1961 as implementation regulations 2. Looking at it from content, base, basic principle of arrangement, the Presidential Decree no. 55 year of 1993 is able to fulfill the terms as law reform in land provision for public interest and to give law protection to the landlord whose legal land right 3. The application procedure of Presidential Decree no. 55 year of 1993 in development implementation for public interest in more detail is regulated in Ministry of Agrarian Affairs' regulation / ka BPN No. 1 year of 1994, then the implementation is carried out by the committee of land provision conform to his duty and function as well as regulated in the Article No. 18 Presidential Decree No.55 year of 1993. 4. The duty of committee is as mediator who act as a bridge between government's interest and the landlords' whose right are going to be handed over. Thus the agreement result of form determination and the amount of compensation in meeting is a result of agreement between government and landlords. 5. The land provision in the framework of road broadening development project in the Regency of Kendal, the committee of land provision had carried out his work and function conform to mechanism regulated in Presidential Decree No. 55 year of 1993 Jo Ministry of Agrarian Affairs' regulation / ka BPN no. I year of 1994. 6. The obstacle and problem faced by the committee of land provision of Kendal regency in implementing Presidential Decree No. 55 year of 1993, that is carry out the land provision of road broadening development project in Regency of Kendal Based on the matters above, this research are suggested : 1. The basic and main matters should be able to create law's protection and assurance for the owner or the holder of land right as well as poured out in Presidential Decree No. 55 year of 1993 that is still defended and carried out consistently and consequently. 2. The stipulations poured out in the Article No. 17 Ministry of Agrarian Affairs' regulation / ka BPN No.1 year of 1994 need to be reconsidered for the sake of law assurance. 3. The stipulations which had been formally poured into Presidential Decree No. 55 year of 1993 should be increased to its implementation obviously and definitely 4. The implementation need improving coordinately among governmental institution which need and the committee of land provision in order to make same perception in its regulation application. 5. The arrangement of land provision in higher form regulation should be improved using ideal regulation form, that is law or governmental regulation so that the whole stipulations connected includes UU No.20 year of 1961 is not needed anymore. Adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah yaitu dalam rangka penyediaan tanah yang rnenyangkut kepentingan dan kehidupan rakyat hams dilakukan secara musyawarah, namun masih timbul permasalahan yang dirasakan tidak adil dan kurang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap rakyat yang tanahnya terkena pembebasan. r Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 55 Tahun 1993, tentang ( pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dapat dipandang sebagai salah satu pembaharuan hukum (Law Reform) ke arah sistem )hukum pertanahan yang lebih balk dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan ; pembangunan. Di dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993, ada beberapa prinsip i pokok dan mendasar yang menjadi pembaharuan hukum dalam pengadaan tanah diantaranya: Kelembagaan, susbtansinya, pengertian kepentingan umum, ruang lingkup kegiatannya, tata cara melakukan musyawarah dan penentuan bentuk dan besamya ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah terhadap Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Permen. Negara Agraria/ Ka. BPN Nomor 1 Tahun 1994 beserta implementasinya. Dengan pengkajian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap permasalahan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. /-- Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nOnnatif dan yuridis sosiologis. Sedangkan pendekatannya dilakukan secara / , analisis-lcualitatif-indulctif-ferthmenologis. •-__ Hasil utama dari analisis data yang dilakukan adalah : 1. Ditinjau dari segi yuridis, Keppres Nomor 55 Tahun 1993 merupakan satu¬satunya peraturan yang mengatur pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia. Dan berimplikasi dengan UU No 20 Tahun 1961 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 UUPA. 2. Dilihat dari isi, asas, dan prinsip dasar pengaturannya, Keppres Nomor 55 Tahun 1993, memenuhi syarat sebagai pembaharuan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang / pemilik hak atas tanah yang sah 3. Prosedur penerapan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum secara lebih rinci diatur dalam Pennen. Negara Agraria / Ka. BPN Nomor 1 Tahun 1994, dalam pe1aksanaannya dilakukan oleh panitia pengadaan tanah sesuai dengan tugasdan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Keppres Nomor 55 Tahun 1993. 4. Tugas panitia adalah sebagai penengah yang menjembatani kepentingan pemerintah dengan para pemilik tanah yang haknya akan dilepas / diserahkan. Dengan demikian basil kesepakatan penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam musya.warah adalah basil kesepakatan pemerintah dengan para pemilik tanah. 5. Dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan pelebaran jalan di Kabupaten Kendal, panitia pengadaan tanah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 jo Permen. Negara Agraria / Ka. BPN Nomor 1 Tahun 1994. 6. Kendala dan permasalahan yang dihadapi panitia pengadaan tanah Kabupaten Kendal, dalam mengimplementasikan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 untuk pelaksanaan pengadaan tanah proyek pembangunan pelebaran jalan di Kabupaten Kendal. Berdasarkan hal di atas dalam penelitian ini disarardcan 1. Hendaknya hal-hal pokok dan mendasar yang dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik / pemegang hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. 2. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 17 Permen. Negara Agraria / Ka. BPN Nomor 1 Tahun 1994 perlu ditinjau kembali, demi kepastian hukumnya. 3. Hendaknya ketentuan yang secara formal telah dituangkan dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 perlu ditingkatkan perwujudannya secara nyata dan pasti. 4. Perlu ditingkatkan pelaksanaannya secara koordinasi, antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah serta panitia pengadaan tanah, untuk menyamakan persepsi dalam penerapan peraturannya. 5. Perlu ditingkatkan pengaturan pengadaan tanah dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi, dengan bentuk peraturan yang ideal adalah undang-undang (UU), atau Peraturan Pemerintah (PP), sehingga segala ketentuan yang terkait termasuk UU Nomor 20 Tahun 1961 tidak diperlukan lagi