KEWAJIBAN PEMASANGAN TANDA BATAS BAGI PARA PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 BESERTA HAMBATANNYA DI PONTIANAK BARAT

Abstract

Border Assembling Obligation for Land Property Rightholder Based on Governmental Regulation No. 24 Year 1997 along with Its Inhibition In West Pontianak, Alexander Wahyu Permana. 105 Pages Thesis. Semarang. Studying Program Master of Notary. Master Program Diponegoro University. Within effort to reach the law certainty about land right to its rightholder, it is necessary to give explanation about the importance of land right certificate, as a strong evidence, in order to realize Undang-Undang PokOk Agraria (UUPA, The Fundamentals Agrarian Law) with its entirely Implementing Regulation, until it could bring and create law awareness for people. Thus people will aware for their right and duty as a citizen in nation and state living so it will be achieve sense of secure, order, peace and prosperous in Republic of Indonesia Unitary State based on Pancasila and Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945). /Along with that government's policy to arrange Indonesian landing in effort to mining efficient use of land for people's wealth as great as possible in connection withational Development is by giving understanding about the importance of land right) ertificate, which functioning as a strong evidence and either in economic couyse. / To get the land right certificate, one of the requirement that must be completed in its proposal is the assembling of border on the land, this is done before the measurement on the meaning land, first, the land rightholder must complete rules in' Governmental Regulation No. 24 Year 1997, about Land Registration. Presence of this border means to guarantee object assurance which containing its location, limit, vast besides also to preventing land dispute in the future. Rule about border assembling how it have been arranged in Governmental Regulation No. /24 Year 1997 about Land Registration have not implemented well yet, which is cause iby some factors such as : Land Rightholder have not realized the importance of Lborder assembling, besides also cause by there are no explicit sanction in implementing the rule. For the Land rightholder should be given continuous and effective understanding so they would know how the border assembling on the land is arrange in Governmental Regulation No. 24 Year 1997 about Land Registration which is spell out later in Minister of State about Agrarian Regulation No. 3 Year 1997. Kewajiban Pemasangan Tanda Batas Bagi Para Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Beserta Hambatannya Di Pontianak Barat, Alexander Wahyu Permana. 105 Halaman. Tesis. Semarang. Program Studi Magister Kenotariatan. Program Magister Universitas Diponegoro. Dalam rangka mencapai kepastian hukum tentang hak atas tanahnya, maka perlu diberikan penjelasan tentang arti pent ingnya sertipikat tanah, yaitu sebagai alat bukti yang kuat. Dengan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya, diharapkan akan memberikan serta menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat lugs, masyarakat diharapkan akan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga akan memberikan rasa aman, tertib, damai clan sejahtera didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatur pertanahan di Indonesia untuk kemakmuran rakyat terutama dalam Pembangunan Nasional yaitu dengan memberikan penjelasan arti pentingnya sertipikat tanah yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat serta dapat dijadikan agunan di Bank-Bank. Sertipikat hak atas tanah diberikan apabila terpenuhi syarat-syarat, salah . satunya adalah pemasangan tanda batas atas bidang tanah tersebut, dan pemasangan tanda batas ini dilakukan sebelum pengukuran, maka terlebih dahulu pemegang hak atas tanah mengajukan permohonan sertipikat hams mengajukan permohonan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Gunanya tanda batas tersebut adalah untuk memberikan kepastian terhadap objek tanah yang meliputi letaknya, batas-batasnya,luasnya, ada tidak bangdnan di atasnya, juga yang tidak kalah penting adalah untuk mencegah terjadinya sengketa batas dikemudian hart . Pemasangan tanda batas diatur dalam PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah , hal ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran hukum dari Pemegang hak atas tanah, faktor kebudayaan setempat serta belum diimbangi dengan penerapan sanksi yang tegas. Untuk mengatasi maka kepada pemegang hak atas tanah perlu diberikan penyuluhan yang kontinyu agar mereka menyadari arti pentingnya pemasangan tanda batas sebagaimana yang ditur dalam PP NO 24 Tahun 1997 dan PMNA3 tahun 1997.