PENGARUH BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN TERBATAS

Gunawan, Chendrawati (2001) PENGARUH BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN TERBATAS. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3702Kb

Abstract

Increasing of society economic abilities cause increasing demands in productions and services. To anticipate the demands, a lot of new corporations were established, which one of them is in limited company. These companies that were established by the Indonesian citizens and foreigners had made a heavy competition. It is therefore to be expected, that a lot number of undertaking can accelerate the income of government revenue. Various taxes are lifted for the company which one of them is the income tax. Income tax is the main object to increase the government revenue mainly taken from the companies. For that reason, a research is needed to seek the kinds of income tax that should be given to the companies and the effect of the income tax that may influence the development of the companies, because high income taxes may cause the company to struggle. For that the writer has brought up the title "THE INFLUENCE of INCOME TAXES to BUSINESS DEVELOPMENT on LIMITED COMPANY". Object research is being taken on three companies in Padang; such as Incasi Raya Ltd., Jamika Raya Ltd., and Sumbar Andalas Kencana Ltd. The method in this research being used is juridical sociologically/empirical k., that is a law research, not only based on secondary data (library research), but also based on primary data (field research). One of the technical ways being used is purposive non-random sampling that is to retrieve sampled data that is the samples of subject with certain purposes. After all the data are being brought together systematically, analyzing data qualitatively are being used in order to achieve clarity of the problems. Through out research known income taxes on limited company are divided into three articles that are PPh 21, PPh 23 and PPh 25. Article PPh 21 regulates the settlement of tax in a way is taken from the tax reduction earned by the taxpayer throughout the year. For example, Article PPh 21 is used in tax deduction from the salary of the employee where the amount of money is taken in reference to Article 17 on the tax regulation number 17 in the year 2000 concerning income tax. Income tax on Article PPh 21 is taken by deducting the salary of the employee every month and the company has to settle out on the 10 of each month. Article PPh 23 states that the tax payment is based on capitals, services, and activity arrangement other than those being cut through Article PPh 21, which is based on Article 23 on the tax regulation number 17 in the year 2000 concerning income taxes. Article PPh 25 regulates installment of tax payments by the tax obligator himself during the current year. The company in concern should settle Article PPh 23 on the 10th of every next month where as Article PPh 25 is settled out on the 10th of every month.Based on this research, the final conclusion of the income taxes given by the government to the companies do not have any effects to the companies themselves. However, this does not mean that the income tax for the companies should be increased because in run the companies have many liabilities such as: production cost, marketing cost, employee's salary, etc. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan permintaan dalam bidang produksi dan jasa juga mengalami peningkatan. Mengantisipasi .-- permintaan paw tersebut banyak didirikan badan-badan hukum barn yang salah satunya adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas, baik oleh orang Indonesia maupun / asing yang membuat persaingan semakin kompetitif. Banyaknya perseroan diharapkan meningkatkan pendapatan pemerintah dan sektor pajak. Pajak yang \-- dikenakan terhadap perseroan bermacam-macaw, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan objek pajak utama yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara terutama Pajak Penghasilan dari perseroan. Untuk itu perlu diadakan suatu penelitian untuk mengetahui jenis-jenis Pajak Penghasilan apa saja yang dikenakan kepada perseroan dan seberapa besar pengaruh beban Pajak Penghasilan tersebut terhadap perkembangan usaha perseroan, karena pengenaan Pajak Penghasilan yang terlalu tinggi akan berpengaruh pada kelangsungan hidup perseroan. Untuk itu penulis mengangkat judul Pengaruh Beban Pajak Penghasilan Pada Perkembangan Usaha Perseroan Terbatas. Dalam hal ini akan diambil tiga Perseroan Terbatas yang berlokasi di Padang sebagai objek penelitian, yaitu: PT Incasi Raya, PT Jamika Raya, dan PT Sumbar Andalas Kencana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis/empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya menclacarkan pada data sekunder (studi kepustakaan) saja tetapi juga didasarkan pada data primer (studi lapangan). Teknik pengambilan sampel dengan purposive non-random sampling yaitu penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dida sArkan pada tujuan tertentu. Setelah hasil penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisa data secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap perseroan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. PPh Pasal 21 ini dikenakan atas gaji karyawan yang besamya mengacu pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 dipotong langsung oleh perseroan pada waktu pembayaran gaji karyawan tiap akhir bulan dan dibayarkan oleh perseroan pada tanggal 10 setiap bulannya. PPh Pasal 23 dibayarkan apabila diperoleh penghasilanyang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dihitung berdagarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besamya angsuran bulanan yang hams dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. PPh Pasal 23 dibayar pada tanggal 10 bulan berikutnya dan PPh Pasal 25 dibayar tanggal 10 setiap bulannya. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa beban Pajak Penghasilan yang dikenakan pemerintah pada saat ini tidak banyak berpengaruh bagi perkembangan usaha perseroan terbatas Walaupun demikian bukan berarti tarif Pajak Penghasilan hams ditingkatkan karena perseroan dalam menjalankan usahanya hams menanggung biaya-biaya lain seperti biaya produksi, biaya pemasaran, gaji karyawan dan lain-lain sebagainya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Management
ID Code:10645
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:14 May 2010 11:06
Last Modified:14 May 2010 11:06

Repository Staff Only: item control page